KKB Bantu Cari Solusi Soal Sengketa Lahan PT. BPP

DUTA TV MARABAHAN – Kerukunan Keluarga Bakumpai (KKB) Pusat menggelar pertemuan yang dihadiri puluhan warga Bakumpai dari berbagai kawasan di Aula Bahalap Marabahan, Kamis (20/2).

Pertemuan ini, membahas persoalan PT BPP milik mendiang H Abdussamad Sulaiman HB , yang merupakan salah satu tokoh Bakumpai.

Pasalnya, konflik lahan antara PT BPP dengan sekelompok warga Desa Antar Baru Kecamatan Marabahan, termasuk tudingan pengrusakan portal dari tim penerima kuasa warga kepada perusahaan, saat ini masih dalam proses penyelesaian.

Pertemuan sendiri, dipimpin Ketua KKB Pusat, H Yuni Abdi Nur Sulaiman, Sekretaris Umum Dewan Adat Dayak (DAD) Kalimantan Selatan, Drs Ramon, serta H Hasanuddin Murad sebagai salah seorang tokoh Bakumpai.

“Meskipun terpisah-pisah domisili, kami langsung bermusyawarah untuk mencari solusi kalau salah seorang anggota keluarga mengalami masalah,” ungkap Yuni.

“Tentu kami mengusung hidup damai, sehingga tidak mau mengganggu dan enggan diganggu. Namun lantaran perusahaan terkait milik putra dan tokoh Bakumpai, kami andil menyelesaikan persoalan,” sambungnya.

Sebagai langkah awal, KKB berusaha menjalin komunikasi dengan warga yang mengklaim lahan di perkebunan sawit PT BPP, termasuk tim penerima kuasa.

Sementara Hasanuddin Murad meyakini masyarakat yang mengatasnamakan warga Antar Baru sebenarnya merupakan kelompok lama dan sebagian besar pendatang. Menyikapi situasi ini, Hasanuddin ingin aparat keamanan bersikap tegas rhadap perilaku orang-orang yang mengarah kepada premanisme.

“Akibat pemortalan tersebut, tidak sedikit masyarakat Antar Baru dan sekitarnya yang merugi lantaran tidak bisa bekerja,” tegas bupati Batola dua periode ini.

Pemortalan lahan sawit PT BPP oleh sejumlah warga Desa Antar Baru dilakukan sejak 12 Desember 2019. Penyebabnya mereka mengklaim PT BPP mencaplok lahan seluas 3.006 hektare.

Sengketa ini sudah dua kali dibawa ke meja hijau. Putusan pertama berakhir dengan gugatan ditolak, karena cacat formil.

Kemudian dengan bukti baru, persoalan ini disidangkan kembali di awal 2018. Namun sampai putusan kasasi, hakim menyatakan tanah tersebut milik negara yang dikuasakan kepada PT BPP pemegang Hak Guna Usaga (HGU).

 

Tim liputan

Helman

Uploader.

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *