Kaltara Anggarkan Rp 16 Miliar untuk Pengamanan Pilkada
DUTA TV – Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) melalui APBD 2020 mengalokasikan anggaran senilai Rp16 miliar untuk pengamanan pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020.
Anggaran itu, dengan rincian Rp14 miliar untuk Kepolisian Daerah Kaltara dan Rp2 miliar dialokasikan untuk TNI.
Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) untuk pengamanan Pilkada 2020 antara Gubernur Irianto Lambrie dan Kapolda Kaltara Irjen Indrajit dilaksanakan di ruang rapat Kantor Gubernur Kaltara, di Tanjung Selor, Jum’at (12/06).
Irianto mengungkapkan, sebelum dilakukan penandatanganan NPHD, anggaran yang dialokasikan untuk pengamanan pilkada tersebut telah dikonsultasikan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan juga pihak-pihak terkaitnya.
“Alhamdulillah, kita telah lakukan penandatanganan NPHD bersama Pak Kapolda. Untuk alokasi kepada TNI nanti kita jadwalkan kemudian. Nilainya semua Rp16 miliar. Ke Polri Rp14 miliar dan Rp2 miliar untuk TNI,” kata Irianto.
Pencairan dana ini dilakukan paling lambat 14 hari setelah dilakukannya penandatanganan NPHD.
Gubernur Kaltara meyakini, besaran alokasi anggaran pengamanan tersebut mencukupi, karena sebelumnya juga telah melalui penghitungan yang cermat, dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran serta kondisi di lapangan.
“Kalau hitungan kita Insya Allah mencukupi. Apalagi sesuai arahan langsung Bapak Presiden, juga oleh Mendagri, agar kita melakukan penghematan,” katanya pula.
Jika dalam pelaksanaannya ternyata tidak mencukupi dan perlu penambahan, Gubernur mengatakan masih memungkinkan dilakukan penambahan, melalui prosedur peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Sebelumnya, Gubernur bersama KPUD Kaltara juga telah menandatangani NPHD untuk penyelenggaraan pilkada dengan nilai anggaran kurang lebih Rp103 miliar.(ern/rep)
