Kades di Kotabaru Keluhkan Pencairan Dana Desa Lambat
Kotabaru, Duta TV — Puluhan kepala desa menggeruduk DPRD Kabupaten Kotabaru. Mereka mengeluhkan keterlambatan pencairan dana desa dan dana alokasi desa tahap dua.
Keterlambatan sendiri dituding akibat masalah birokrasi di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotabaru. Selain itu para kepala desa harus antre panjang setiap kali mengurus pencairan karena kurangnya tenaga pelayanan.
Terkait ini para kepala desa menuntut agar proses evaluasi terhadap pelaporan, peng-SPJ-an, dan persyaratan lainnya untuk pencairan dana desa cukup dilakukan oleh kecamatan seperti diterapkan di daerah lain. Hal ini juga untuk mempermudah desa-desa yang lokasinya jauh dari ibu kota kabupaten.
“Penyebab keterlambatan itu karena banyaknya birokrasi di Dinas PMD yang sebenarnya kalau di kabupaten lain cukup dilakukan di tingkat kecamatan. Seharusnya dana itu cair September–Oktober tapi nyatanya sampai sekarang belum,” ungkap Budi Rahman Sekjen Papdesi Kabupaten Kotabaru.
Menanggapi ini, Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Kotabaru, Basuki, mengatakan pelimpahan kewenangan ke kecamatan sebenarnya sudah dilakukan namun pelaksanaannya belum optimal.
“Banyak faktor yang menyebabkan tidak optimal. Pihak kecamatan harus benar-benar mempelajari dan memahami bagaimana proses keuangan desa. Kami sendiri sangat setuju kalau evaluasi sudah bisa dilakukan di kecamatan,” ujarnya.
Sementara itu Wakil Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Awaludin, menyayangkan persoalan ini terus berulang setiap tahun. Pihaknya pun mendesak pemerintah daerah untuk membuat sistem evaluasi yang lebih baik.
“Kita merekomendasikan percepatan pencairan agar tidak terjadi SILPA seperti tahun sebelumnya. Kemudian pemerintah daerah harus rapat lintas sektor untuk membuat sistem evaluasi itu bagaimana nantinya,” terang Awaludin.
Akibat keterlambatan pencairan dana desa, banyak kegiatan desa menjadi terhambat mulai kegiatan fisik hingga pembayaran honor guru TK dan TPA. Tak hanya itu, sudah empat bulan kades beserta perangkatnya juga tak menerima gaji.
Reporter : Nazar Fitriah
