Kader Posyandu Keluhkan Dana PMT, Satu Orang Hanya 5 Ribu
Banjarmasin, Duta TV — Kader Posyandu di salah satu kelurahan di Banjarmasin mengeluhkan minimnya anggaran untuk pemberian makanan tambahan atau PMT.
Hal itu diungkapkan saat sosialisasi perda yang dilaksanakan Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Suripno Sumas.
Kader mengatakan sejak 2023 hingga saat ini, anggaran untuk PMT di posyandunya hanya berkisar Rp500 ribu. Dana Rp500 ribu itu dialokasikan untuk PMT 100 orang, di mana per orangnya hanya mendapat makanan tambahan senilai Rp5.000.
Ketua Posyandu Kelurahan Pekauman, Wina Dewi, menyampaikan harapan terkait peningkatan anggaran PMT demi pemenuhan gizi masyarakat.
“Untuk PMT itu Pak, hanya 500 dari tahun 2023–2024 sampai 2025. Kami berharap dinaikkan. Akan jadi untuk sementara dengan dana 500 itu PLT itu 5.000 saja per orang. Jadi 500 itu pian paham, seorang untuk makanan sehat sebulan sekali yang kami siapkan untuk yang datang,” ungkapnya.
Sebagai tindak lanjut, Suripno meminta pemerintah provinsi melalui Tenaga Ahli Gubernur untuk memfasilitasi aspirasi ini kepada instansi terkait.
Ia juga memastikan bahwa DPRD Kalsel akan mengupayakan solusi lain, termasuk membuka peluang penganggaran melalui program kegiatan atau dana hibah apabila memungkinkan secara aturan.
H. Suripno Sumas, menjelaskan pokok-pokok pikiran yang mereka terima dari masyarakat serta langkah yang diupayakan.
“Dari beberapa hal tersebut ini menjadi pokok pikiran kami yang kami terima dari masyarakat. Kami berharap dari dua cara. Pertama kami minta ke Pemprov difasilitasi tenaga ahli gubernur ke instansi terkait, ke ketua Posyandu, Ibu Gubernur sendiri maupun lain-lainnya yang memungkinkan untuk menunjang. Di sisi lain kami dari DPRD akan mencarikan solusi. Selama itu bisa difasilitasi DPR bisa melalui kegiatan lain, kita bisa mencarikan dana hibah,” ungkapnya.
Tenaga Ahli Gubernur Kalsel, Sugiarto Sumas, menjelaskan ruang yang telah disiapkan pemerintah untuk pemenuhan kebutuhan program di tingkat kelurahan.
“Terkait dengan hal tersebut, pemerintah sudah memberikan ruang untuk pemenuhannya. Itu karena ini kita bicara di Kota Banjarmasin, itu bicara tentang kelurahan. Kelurahan tidak mendapatkan dana desa, tapi mereka punya semacam dana desa dengan mekanisme APBD. Jadi ada transfer dana alokasi khusus yang dimasukkan ke Kota Banjarmasin, kemudian dari situlah diberikan alokasi untuk di kelurahan. Dengan demikian, dengan adanya masukan-masukan ini bisa menjadi program prioritas,” ungkapnya.
Dalam sosper ini juga mengemuka keluhan terkait insentif kader posyandu yang hanya Rp150 ribu per bulan.
Hal itu dinilai tidak sebanding dengan beban kerja kader yang cukup besar karena harus melakukan pendataan, pelayanan, pemantauan tumbuh kembang, dan edukasi kesehatan bagi masyarakat.
Dewan juga menyoroti perlunya penambahan titik posyandu di beberapa wilayah, menyusul di Kelurahan Pekauman misalnya hanya ada tujuh posyandu yang dinilai tidak cukup untuk menjangkau seluruh masyarakat.
Sementara di kelurahan lain juga mengemuka keluhan terkait tidak terpenuhinya sarpras seperti alat timbang bayi dan meteran pengukur tinggi badan.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
