Jurus Kalteng Turunkan Inflasi 6 Persen Lebih
Palangka Raya, DUTA TV — Berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemprov Kalteng dalam menekan angka inflasi mulai membuahkan hasil. Hal itu terlihat dari angka inflasi di Kalteng yang turun pada bulan Desember 2022 yaitu 6,32 persen (yoy) dan menduduki peringkat sembilan secara nasional.
Sebelumnya pada bulan November 2022 inflasi di Kalteng menduduki peringkat dua secara nasional dengan angka 6,97% (yoy).
Ketua Tim Pengendali Inflasi Daerah ( TPID) dan Sekretaris Daerah Nuryakin mengatakan keberhasilan menurunkan angka inflasi di Kalteng tidak terlepas dari upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan TPID melaksanakan berbagai upaya menekan laju inflasi, baik jangka pendek maupun jangka panjang.
“Kita perlu bersyukur dengan kita melaksanakan pasar murah dan pasar penyeimbang, BLT hingga Bansos yang dilaksanakan secara masif di seluruh kabupaten dan kota, mampu mempertahankan daya beli masyarakat, Alhamdulilah secara nasional inflasi kita bisa turun dari posisi ke dua ke posisi enam pada akhir Desember 2022, dan ini sebagaimana harapan bapak Gubernur, akhir tahun optimis angka inflasi akan turun,” ucap Nuryakin dalam keterangan tertulis, Senin (2/1/2023).
Lebih lanjut Nuryakin menyebut keberhasilan menurunkan angka inflasi tersebut di samping upaya yang dilakukan, tidak terlepas juga dari ide dan gagasan Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran. Ide dan gagasan itu didukung oleh masyarakat, di antaranya aksi Gerakan Tanam Bawang Merah dan Cabai (GERTAM BABE) BERKAH dan gerakan pemanfaatan lahan dan pekarangan untuk menanam kebutuhan jangka pendek.
“Gagasan bapak Gubernur sederhana, namun mudah dilakukan, dan hal itu disambut baik oleh masyarakat. Gerakan tanam bawang merah dan cabai dan pemanfaatan lahan dan pekarangan, telah merubah pola pikir masyarakat dari konsumtif menjadi inovatif dan kreatif,” imbuhnya.
Masalah inflasi menjadi perhatian serius Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Gubernur Sugianto Sabran selalu mengingatkan bahkan menginstruksikan kepada bupati/ wali kota agar menganggarkan secara khusus untuk ketahanan pangan di masing-masing daerah.
Hal ini dilakukan tentu bercermin dari inflasi yang terjadi saat ini, agar masing-masing daerah kedepan memiliki daya tahan yang kuat apabila terjadi inflasi lagi.(dtk)
