Gubernur Kalsel H. Muhidin Tegaskan Komitmen Tangani Karhutla, 300 Lebih Perusahaan Dilibatkan Perkuat Penanganan
Dutatv.com—Jakarta, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memperkuat langkah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang masih terjadi di sejumlah wilayah. Gubernur Kalsel H. Muhidin meminta dukungan seluruh pihak, termasuk dunia usaha, untuk memperkuat upaya pemadaman dan pencegahan karhutla di Banua.
Komitmen tersebut disampaikan H. Muhidin saat mengikuti Rapat Koordinasi Monitoring Penanggulangan Kebakaran Hutan di Wilayah Kalimantan Selatan bersama Kementerian Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia di Hotel Mandarin Oriental, Jakarta, Rabu (23/9/2026).
Dalam rapat tersebut, pemerintah daerah bersama pemerintah pusat dan dunia usaha membahas langkah percepatan penanganan karhutla, termasuk rencana mengonsolidasikan lebih dari 300 perusahaan yang beroperasi di Kalimantan Selatan untuk mendukung gerakan pemadaman secara serentak.
H. Muhidin mengatakan, penanganan karhutla membutuhkan kekuatan bersama. Pemerintah daerah bersama Forkopimda, petugas lapangan dan relawan selama ini terus melakukan pemadaman, namun dukungan dunia usaha diperlukan untuk memperkuat personel, peralatan serta kemampuan operasional di lapangan.
“Pada hari ini, alhamdulillah, atas undangan dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan ini, konsolidasi antara pemerintah daerah bersama lebih dari 300 perusahaan ini semoga dapat mempercepat penanganan karhutla yang insyaallah kita akan lakukan secara serentak nantinya,” ujar H. Muhidin.
Gubernur juga memaparkan kondisi terkini sejumlah kawasan yang menjadi perhatian dalam penanganan karhutla, salah satunya Ring 1 di sekitar Bandara Syamsudin Noor, Banjarbaru.
Menurut H. Muhidin, penjagaan di kawasan tersebut terus dilakukan setiap hari untuk mengantisipasi munculnya titik api baru sekaligus mencegah kebakaran meluas.
Selain kawasan bandara, penanganan juga dilakukan di sekitar Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Sambang Lihum. H. Muhidin menyebut kebakaran di kawasan tersebut sempat membesar sehingga penghuni kamar rumah sakit harus dievakuasi sebagai langkah antisipasi.
Pemprov Kalsel kemudian mengerahkan alat berat berupa ekskavator untuk mengamankan kawasan sekitar rumah sakit sekaligus membuka akses guna membantu mencegah api mendekati fasilitas tersebut.
“Yang di Sambang Lihum itu kemarin kebakarannya cukup besar. Penghuni kamar kita evakuasi, kemudian kita turunkan ekskavator untuk mengamankan sekitar rumah sakit,” katanya.
Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Pemprov Kalsel untuk memastikan penanganan karhutla tidak hanya berfokus pada pemadaman titik api, tetapi juga melindungi masyarakat dan fasilitas pelayanan publik yang berada di sekitar kawasan terdampak.
H. Muhidin menyampaikan, sejumlah perusahaan telah menunjukkan dukungan dalam penanganan karhutla di Kalsel. Di antaranya Jhonlin dan Antang Gunung Meratus.
Pemprov Kalsel mengapresiasi dukungan tersebut sekaligus mendorong perusahaan lainnya untuk mengambil bagian sesuai kapasitas masing-masing.
Menurut gubernur, keterlibatan dunia usaha akan menjadi tambahan kekuatan bagi pemerintah dalam menghadapi kondisi kemarau dan karakteristik lahan, khususnya kawasan gambut yang membutuhkan penanganan berkelanjutan.
Dengan konsolidasi lebih dari 300 perusahaan, pemerintah berharap pengerahan personel, pompa air, alat berat dan dukungan operasional lainnya dapat dilakukan secara lebih terkoordinasi.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Pangan Hanif Faisol Nurofiq mengatakan, penanganan karhutla di Kalimantan Selatan menjadi salah satu perhatian pemerintah. Upaya penanggulangan akan melibatkan unsur pemerintah dan dunia usaha secara terpadu.
“Kita akan mulai dalam waktu segera dan dilakukan serentak dalam satu kesatuan waktu yang melibatkan semua unsur-unsur kekuatan ekonomi, kekuatan pemerintahan yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan,” kata Hanif.
Hanif menyebut langkah tersebut sejalan dengan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2026 tentang Penguatan Penegakan Larangan Pembukaan Lahan dengan Cara Membakar dan Pengendalian Karhutla.
Kementerian Koordinator Bidang Pangan juga mendapat mandat untuk melakukan penanganan dan penanggulangan karhutla di kawasan swasembada pangan, energi dan air.
Khusus di Kalimantan Selatan, pemerintah telah melakukan evaluasi penanganan karhutla selama sekitar satu setengah bulan terakhir, terutama di kawasan Ring 1 Banjarbaru yang didominasi lahan gambut.
“Ini terjadi di daerah gambut. Sepertinya kita mengingat ketersediaan air yang semakin terbatas. Kita perlu melakukan gerakan massal dalam rangka penanggulangan karhutla,” ujar Hanif.
Hanif mengungkapkan, sepanjang Agustus, pemerintah bersama berbagai pemangku kepentingan telah mengerahkan hampir 3.500 personel setiap hari. Operasi tersebut juga didukung lebih dari 300 pompa air dan lebih dari 30 unit alat berat.
Namun, kondisi kemarau yang berlangsung panjang menjadi salah satu tantangan dalam penanganan karhutla, terutama pada kawasan gambut yang mengalami kekeringan.
“Namun ternyata kering yang cukup panjang tidak memudahkan karhutla untuk ditanggulangi. Sehingga segala macam metodologi kita tempuh untuk kita lakukan,” katanya.
Untuk langkah jangka pendek, pemerintah mendorong pengerahan seluruh kekuatan secara bersamaan. Setiap titik api yang muncul diharapkan segera ditangani agar tidak berkembang dan menjalar ke kawasan lain.
“Kita kemudian merencanakan ke depan bahwa ini api harus kita keroyok habis. Jadi semua potensi yang muncul api harus dilakukan pemadaman serentak, sehingga api tidak sempat lagi menjalar,” ujar Hanif.
Bagi Pemprov Kalsel, konsolidasi pemerintah, Forkopimda, dunia usaha, petugas lapangan dan masyarakat menjadi bagian penting dalam memperkuat penanganan karhutla.
Upaya tersebut tidak hanya diarahkan untuk memadamkan api, tetapi juga mencegah munculnya kembali titik api serta melindungi masyarakat, lingkungan dan fasilitas publik dari dampak karhutla.
Pemprov Kalsel menegaskan akan terus memperkuat koordinasi dan pengerahan sumber daya di lapangan agar penanganan karhutla dapat dilakukan secara cepat, terpadu dan berkelanjutan.
Turut hadir dalam rapat tersebut Direktur Jenderal Bina Marga Kementerian Pekerjaan Umum Roy Rizali Anwar, Staf Ahli Menteri Lingkungan Hidup Bidang Hubungan Antar Lembaga Pusat dan Daerah Hanifah Dwi Nirwana, Kabinda Kalsel Brigjen Pol. Sentot Adi Dharmawan, serta sejumlah kepala SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.. (Kia/ Sumber: md/adpim))
