Fokus Pengentasan Kemiskinan, Komisi III Sinergikan Program ke BP Taskin
JAKARTA, DUTA TV — Memperkuat langkah penanggulangan kemiskinan di daerah, Komisi III DPRD Kalimantan Selatan mendatangi Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan atau BP Taskin di Jakarta.
Kedatangan Komisi III dalam rangka menggali informasi sekaligus berdiskusi langsung mengenai perencanaan dan strategi, termasuk program percepatan pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah pusat.
Dalam pertemuan ini dibahas berbagai aspek penting, mulai dari sinkronisasi program pusat dan daerah, pemberdayaan masyarakat miskin, hingga penyusunan rencana penanggulangan kemiskinan daerah agar sejalan dengan kebijakan nasional.
Hasilnya akan dijadikan bahan masukan penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat kebijakan pengentasan kemiskinan di Kalimantan Selatan.
Achmad Maulana, Wakil Ketua Komisi III, mengatakan BP Taskin memiliki peran strategis, khususnya mendorong alokasi anggaran daerah agar benar-benar mendukung percepatan pengentasan kemiskinan. Sehingga pihaknya memastikan tindak lanjut dalam bentuk urun rembuk antara BP Taskin, Bappeda, dan seluruh stakeholder di Kalsel.
“Perlu segera dilakukan rapat koordinasi yang bisa digawangi langsung oleh Bappeda, yaitu mengundang BP Taskin ke Kalsel dan seluruh stakeholder sehingga bisa mensinergikan ini. Karena selama ini kita belum melakukan itu, banyak hal yang harus didengar oleh stakeholder kita, beberapa kebijakan yang bisa dilakukan BP Taskin untuk membantu percepatan pengentasan kemiskinan,” ujarnya.
Dalam kunjungan ini, BP Taskin menekankan pentingnya harmonisasi kebijakan daerah dengan arah nasional. BP Taskin juga telah menyusun Rencana Induk Pengentasan Kemiskinan Nasional yang dapat dijadikan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun RKPD untuk dipedomani daerah.
Tim Liputan
