DPRD Banjarmasin Soroti Kebijakan PJJ Siswa Sekolah
DUTA TV BANJARMASIN – DPRD kota Banjarmasin di komisi IV menyoroti kebijakan proses pembelajaran jarak jauh atau PJJ, khususnya bagi siswa pra sejahtera mampu di Banjarmasin.
Dalam pemberlakuan PJJ Disdik diminta memperhatikan kondisi perekonomian orang tua, dalam keperluan tambahan yakni penyediaan kuota internet, serta ketersediaan gawai sebagai media pembelajaran di rumah.
“Apa yang harus diantisipasi, karena beberapa akan terkendala bagi siswa yang dibawah garis kemiskinan, ada konsep yang kami tawarkan, metode harapnya ada 3, Daring, luring dan model Daring sudah dilakukan, by name by adress di inventarisir, misal yang mampu 90 pakai Daring saya minta petakan, tapi belum inventaris sistem pengampu, pengampu bantu yang tidak punya fasilitas dana Bos Boleh Digunakan Untuk Biaya Pulsa PJJ,” kata Matnor Ali Ketua Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin
Sementara itu Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin, belum bisa memberikan bantuan dana berupa sumbangan uang pulsa bagi para siswa melewati kucuran APBD, namun ada pola antisipasi bisa dilakukan melalui bantuan operasional sekolah atau dana bos sesuai edaran kementrian pendidikan.
“Juknis BOS yang baru boleh dianggarkan, disumbang Rp10.000,- disepakati untuk pulsa ditunda karena kesulitan kalkulasi dana realnya Antisipasinya dengan BOS, dengan analisa masing-masing sekolah mohon maaf kita tidak bisa bantu dengan APBD, Itu tergantung sekolah sekarang boleh ubah kendala laporan dan jumlah yang didapat sekolah batasnya sesuai kebutuhan,” ucap Totok Agus Daryanto Kepala Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin
Totok juga memastikan tak ada paksaan penerapan kebijakan PJJ, bagi sekolah dan siswa yang belum mampu pihaknya juga menerapkan proses belajar luar jaringan atau luring dengan meminta guru mendatangi siswa belajar di rumah.
Reporter : Fadli Rizki
