DPR Akan Atur Larangan Foto Kopi KTP di RUU Adminduk

Jakarta, DUTA TV — Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda menyebut masih ada anggotanya yang diminta menyerahkan fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) ketika mengakses layanan perbankan.
Padahal, data kependudukan masyarakat telah direkam dan terintegrasi melalui sistem Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri.
Pengalaman tersebut disampaikan Rifqi saat membuka rapat kerja tingkat I pembahasan perubahan Rancangan Undang-Undang Administrasi Kependudukan (RUU Adminduk) bersama pemerintah dan DPD RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/26).
“Di Komisi ini pernah ada satu anggota bercerita, katanya sudah punya data dari Dukcapil, tapi kalau ke bank masih dimintai fotokopi KTP,” kata Rifqi.
“Revisi terhadap Undang-Undang Adminduk yang ingin kita ikhtiarkan kira-kira ingin menaikkan level, menaikkan makom, sekaligus menjadikan Nomor Induk Kependudukan kita sebagai pintu masuk satu-satunya bagi layanan publik yang ada di Indonesia.
“Ini senafas dengan telah disahkannya Undang-Undang Satu Data Indonesia oleh DPR RI beberapa waktu yang lalu,” ujarnya.
Sementara Wakil Ketua Komisi II DPR RI sekaligus Ketua Panja RUU Adminduk, Aria Bima, menjelaskan penerapan aturan tersebut harus diiringi ketersediaan alat baca digital di seluruh penyelenggara layanan, termasuk sektor swasta dan pelaku usaha kecil.
“Larangan meminta fotokopi dan tangkapan layar harus diiringi ketersediaan alat baca digital pada seluruh penyelenggaraan, termasuk swasta dan pelaku usaha kecil,” jelas Aria.
Penerapan identitas tunggal melalui NIK juga perlu memperhatikan kesiapan masyarakat dalam menggunakan layanan digital.





