Dinas ESDM Usulkan Kendaraan Dinas Diganti Mobil Listrik
Banjarmasin, Duta TV – Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Kalimantan Selatan mengusulkan agar seluruh kendaraan dinas para pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan diganti dengan mobil listrik. Usulan ini disampaikan dalam rapat pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2024 bersama Komisi III DPRD Kalsel.
Langkah ini merupakan bagian dari upaya mendukung pemanfaatan energi baru terbarukan. Selain itu, penganggaran juga dinilai akan lebih efisien di tengah kebijakan efisiensi yang terus didorong pemerintah.
Kepala Dinas ESDM Kalimantan Selatan Isharwanto menjelaskan bahwa nantinya pengadaan mobil listrik tersebut tidak dilakukan dengan sistem beli, melainkan sewa. Dengan demikian, pemerintah provinsi tidak lagi perlu mengeluarkan anggaran untuk pemeliharaan kendaraan maupun pembelian bahan bakar.
“Saya mengusulkan ke DPR untuk semua kepala dinas pakai mobil listrik untuk energi baru terbarukan. Jadi perintah pansus diusulkan saja di perubahan. Saya juga sudah ke tempat Pak Gubernur, jadi kalau pakai mobil listrik otomatis polusi gak ada, penghematan energi,” ujar Isharwanto.
Sementara itu, Wakil Ketua Panitia Khusus (Pansus) III Pembahasan LKPJ, Gusti Abidinsyah, menyatakan dukungannya terhadap usulan tersebut. Ia menilai penggunaan mobil listrik bisa menjadi rekomendasi dalam anggaran perubahan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) murni tahun 2025, terlebih usulan itu telah mendapat dukungan dari Gubernur Kalimantan Selatan.
“Pihak ESDM memang ada usulan dari mereka untuk penggunaan mobil listrik untuk kepala dinas Provinsi Kalsel. Pada prinsipnya kami menanggapi positif karena sekarang arahnya sudah energi hijau. Jadi oleh karena itu, daripada beli dengan anggaran besar, jadi sewa saja. Tak perlu lagi perawatan dan segala macam, nanti pihak ketiga yang mengaturnya,” kata Gusti Abidinsyah.
Sebagai informasi, penggantian kendaraan dinas berbahan bakar fosil dengan mobil listrik sudah lebih dulu dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan kebijakan serupa, Kalimantan Selatan berharap anggaran operasional ratusan kendaraan dinas berpelat merah bisa dialihkan ke program-program yang lebih prioritas.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
