Demo DPRD Kotabaru, AK2TPL Desak Pembubaran Tim Kompensasi

Kotabaru, Duta TV Dengan menggunakan mobil bak terbuka, sejumlah anggota Aliansi Kawal Kompensasi Tambang Pulang Laut berdemonstrasi di depan kantor DPRD Kabupaten Kotabaru.

Aksi dilakukan karena melihat carut marutnya realisasi dana kompensasi senilai 700 miliar yang digelontorkan Sebuku Coal Group. Sejak direalisasikan pada tahun 2021 lalu, dana kompensasi dinilai lebih banyak dihabiskan untuk proyek-proyek seperti pengaspalan jalan di wilayah dalam kota.

Sedangkan dalam MoU antara Pemda dengan perusahaan, yang seharusnya menjadi prioritas adalah pembangunan Rumah Sakit Stagen dan pemenuhan air baku. Dalam demonstrasi ini, massa pun mendesak pembubaran tim kompensasi yang dibentuk pemerintah daerah lantaran dianggap ugal-ugalan dalam merealisasikan dana tersebut.

Selain itu, mereka juga menuntut agar Aliansi dilibatkan sebagai pengawas independen realisasi dana kompensasi sesuai kesepakatan awal.

“Realisasi dana kompensasi ini kan mulai dari 2021 tapi sampai 2024 banyak belum terealisasi masih 16 item, makanya kami tidak percaya lagi dengan panitia penyelenggara dana kompensasi, kami minta bubarkan melalui DPRD sebagai fungsi pengawasan,” kata Muhammad Akbar dari Aliansi Kawal Kompensasi Tambang Pulang Laut.

Menanggapi ini, Ketua DPRD Kabupaten Kotabaru, Syairi Mukhlis, mengatakan realisasi dana kompensasi diusulkan oleh pemerintah daerah kepada perusahaan tanpa melibatkan dewan. Di sisi lain, dana kompensasi yang digelontorkan dalam bentuk fisik tidak masuk APBD sehingga menyulitkan pengawasan.

“Dalam hal ini dana pihak ketiga yang tidak masuk APBD, karena yang usulkan pemda kita tidak pernah dilibatkan untuk mengusulkan apa yang mereka bangun, makanya ketika kami dituntut menjelaskan masalah teknis kami tidak bisa menjelaskan,” ucap Syairi Mukhlis.

Dalam waktu dekat, DPRD Kabupaten Kotabaru akan menjadwalkan pertemuan kembali dengan pihak eksekutif serta manajemen perusahaan. Hal itu sebagai upaya mengawal agar realisasi dana kompensasi tidak melenceng dari perencanaan sehingga merugikan masyarakat.

Reporter: Nazat Fitriah

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *