Cegah Konflik Perbatasan, Komisi I DPRD Kalsel Datangi Kemendagri
Jakarta, DUTA TV — Upaya mempertegas batas wilayah dan mencegah potensi konflik antardaerah terus dilakukan. Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan konsultasi ke Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri, membahas implementasi Permendagri Nomor 40 Tahun 2018 tentang batas daerah antara Kabupaten Tabalong Kalsel dan Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah.
Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel Ilham Nor mengatakan dinamika di masyarakat, khususnya di Desa Dambung Raya, Kecamatan Bintang Ara, Tabalong, perlu disikapi secara bijak dan terukur. Pasalnya, wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Barito Timur.
Menurutnya, penguatan pelayanan publik menjadi kunci utama untuk mempertegas kehadiran pemerintah daerah sekaligus memastikan masyarakat tetap terlayani dengan baik.
Sementara itu, Analis Kebijakan Ahli Madya Direktorat Toponimi dan Batas Daerah Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri menegaskan berdasarkan Permendagri Nomor 40 Tahun 2018, Desa Dambung secara administratif masuk wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Permintaan perubahan batas wilayah umumnya dipicu persoalan pelayanan publik. Jika pelayanan berjalan optimal dan merata, potensi konflik dapat diminimalisir dan stabilitas sosial tetap terjaga.
“Kami lihat sudah ada partisipasi masyarakat banyak yang dilakukan oleh pemerintah, baik itu Pemkab Tabalong atau Provinsi Kalsel, baik itu di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan publik, dan ini kita tingkatkan terus agar Dambung Raya bisa terayomi di Kalsel,” jelas Ilham Nor Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel.
“Intinya memang dari Kemendagri tetap sesuai peraturan dan kami berharap pelayanan kepada masyarakat terus ditingkatkan sehingga tidak terjadi gejolak atau perbedaan-perbedaan yang membuat masyarakat tidak puas,” ungkap Teguh Subarto Ditjen Bina Administrasi Wilayah Kemendagri.
Komisi I berharap koordinasi ini menjadi kesempatan memperkuat sinergi pusat dan daerah demi kepastian hukum serta tata kelola pemerintahan yang kondusif di wilayah perbatasan.
Tim Liputan
