BKKBN RI Optimis Angka Stunting di Kalsel Turun Jadi 17 Persen

Banjarmasin, DUTA TV — Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN RI) optimis, angka stunting di Kalsel tahun ini, turun menjadi 17 persen. Optimisme itu pasca disusunnya kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting melalui kolaborasi dan sinergitas lintas sektor, dalam Rakerda BKKBN Kalsel, Rabu pagi (15/02/2023).

Saat ini saja stunting di Kalsel sudah di angka 24,6 persen, dimana penurunannya cukup drastis mencapai 5,4 persen. Bahkan Kalsel menduduki peringkat kedua secara nasional sebagai provinsi dengan penurunan angka tertinggi setelah Sumatera Selatan.

Deputi bidang pengendalian penduduk BKKBN RI mengatakan, kendati masih berada di atas angka nasional, pihaknya memberikan apresiasi luar biasa atas upaya Kalsel menjalin kolaborasi dengan semua pihak termasuk melibatkan para pengusaha, untuk menurunkan angka stunting.

“Pertama tentunya apresiasi, karena kalau bicara se-Indonesia penurunan stunting di Kalsel itu luar biasa, masuk lima besar, artinya Pemprov Kalsel bersama Kabupaten/Kota itu berusaha keras karena amanat Perpres, sudah dijalankan dengan baik, dimana dalam Perpres wagub sebagai ketua tim percepatan stunting sampai level bawah sudah bergerak, itu kordinasi terus dijaga dukungan dari gubernur secara nasional, kita masih di atas nasional 24 jadi masih percepatan, kalau itu bisa dijaga sama penurunannya maka target 17 persen tahun depan bisa tercapai, dan nanti sampai 2024 bisa tercapai dan nanti ke 14 persen itu bisa tercapai bahkan dibawahnya,” kata Dr. Bonivasius Prasetya Ichtiarto, Deputi Bidang Pengendalian Penduduk BKKBN RI.

“Itu pada tahun 2019 31,75 persen pada tahun 2021 berada pada angka 30 persen penurunannya selama dua tahun hanya 1,75 persen atau dengan kata lain pertahunnya hanya 0,9 persen, ini pada tahun 2021 kita berkat kolaborasi dengan lintas sektor dengan bupati, wali kota, kita perang terhadap stunting akhirnya turun drastis jadi 5,4 persen, penurunannya luar biasa mungkin nomor dua penurunan stunting ini di tingkat nasiona,l setelah nomor satunya Sumatera Selatan,” terang Ir. H. Ramlan, Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Kalimantan Selatan.

“Ini kita perlu memperkuat lagi, supaya apa yang sudah dilakukan ini, upaya sudah cukup bagus lumayan angkanya turun drastis, masuk 5 besar di nasional, tapi kita perlu mencapai lebih baik lagi targetnya 2024 14 persen, jadi ada 10 persen lagi yang harus kita upayakan, melihat ini inshaallah itu bisa tercapai, kita harus memperhatikan yang baru akan lahir, angkanya mengkhawatirkan karena angka pernikahan anak masih tinggi, disitu kita akan mencoba mengurus angka pernikahan anak supaya pernikahan usia remaja belum cukup umur bisa kita hindari,” ucap Ir. H. Nurul Fajar Desira, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setdaprov Kalsel.

Selain menyusun kebijakan dan strategi percepatan penurunan stunting, Rakerda ini juga membahas optimalisasi kampung keluarga berkualitas, perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaksanaan 8 aksi konvergensi, rencana aksi implementasi intervensi spesifik percepatan penurunan stunting, serta implementasi persiapan pra nikah bagi calon pengantin dalam mendukung percepatan penurunan stunting dari hulu.

Dalam Rakerda ini, turut diberikan secara simbolis dana alokasi khusus fisik dan non-fisik dari pemerintah pusat kepada 13 Kabupaten/Kota. Selain itu BKKBN Kalsel juga menandatangani kerjasama dengan beberapa instansi dalam hal komitmen untuk bersama sama mencegah dan menurunkan stunting, seperti dengan kanwil kementrian agama Kalsel, Baznas Kalsel serta sekolah tinggi ilmu kesehatan yang ada di Kalsel.

Reporter : Evi Dwi Herliyanti