Bertambah, APBD Murni Kalsel 2026 Rp 9,3 Triliun
Banjarmasin, DUTA TV — Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Tim Anggaran Pemerintah Daerah atau TAPD bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel menyepakati postur APBD murni 2026 sebesar Rp9 triliun 324 miliar.
APBD 2026 ini disusun dengan pola berimbang, di mana nilai pendapatan sama dengan nilai belanja, tanpa menggunakan skema defisit maupun surplus seperti tahun-tahun sebelumnya. Kesepakatan tersebut diambil dalam rapat tindak lanjut hasil evaluasi Kementerian Dalam Negeri terhadap APBD murni 2026.
Ketua TAPD Kalsel, Muhammad Syarifuddin, menjelaskan terdapat enam poin evaluasi Kemendagri yang harus ditindaklanjuti, di antaranya belanja penunjang yang dinilai lebih besar dari belanja pokok, tidak sesuai standar harga satuan, hingga sub kegiatan yang tidak tercantum dalam RKPD. Selain itu, Kemendagri juga menyoroti alokasi anggaran fungsi pendidikan yang belum memenuhi mandatory spending minimal 20 persen dari total belanja daerah.
TAPD Kalsel sendiri menyatakan siap melakukan penyesuaian dalam waktu tujuh hari sebelum aplikasi SIPD dikunci dan Perda APBD disahkan pada akhir Desember 2025. Bahkan, nilai APBD 2026 berpotensi meningkat menjadi sekitar Rp9,9 triliun setelah penyesuaian mandatory spending dan kebutuhan prioritas lainnya.
“Awal evaluasi dari Kemendagri itu sudah kami perbaiki dan juga kita memenuhi apa yang, insyaallah ini sudah kita lakukan perbaikan. Mandatory spending dari Disdik insyaallah sudah 21 persen, artinya sudah melebihi mandatory,” ujar Muhammad Syarifuddin.
“Kami sepakat evaluasi yang disampaikan TAPD. Jadi evaluasinya kami setuju, pihak TAPD juga setuju,” ungkap Supian HK, Ketua Banggar DPRD Kalsel.
Nilai postur APBD 2026 sendiri bertambah dari hasil rapat sebelumnya yang berkisar Rp7,3 triliun. Dengan disepakatinya APBD murni 2026 berpola berimbang, diharapkan pembangunan dan pelayanan publik di Kalimantan Selatan dapat berjalan lebih optimal dan tepat sasaran pada tahun mendatang.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
