ASN Pemda jadi Sorotan, Tito Karnavian Bilang Jangan-Jangan Kebanyakan
Jakarta, DUTA TV – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menganggap, pemerintah daerah atau pemda kini harus mulai melaksanakan efisiensi belanja pegawai, di tengah penurunan transfer ke daerah (TKD).
Sebagaimana diketahui, belanja TKD pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada 2026 kini hanya senilai Rp 693 triliun. Turun sekitar 24,66% dari sebelumnya pada 2025 Rp 919,87 triliun.
Menurut Tito, efisiensi belanja pegawai ini sebetulnya pernah dijalankan pemda seperti saat masa Covid-19.
Pada periode krisis yang membuat penerimaan asli daerah atau PAD tertekan itu, ia menyebut, Pemda bisa jalan meskipun tak banyak pegawai yang masuk ke kantor.
“Working from home, saya ingat betul, pernah 75%. Yang di kantor hanya 25%, kerjaan jalan juga. Artinya apa? Jangan-jangan kebanyakan ASN kita ini, kebanyakan pegawai,” ungkap Tito dalam acara peningkatan Kapasitas, Literasi, serta Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD) di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Oleh sebab itu, Tito mengatakan, untuk mengantisipasi turunnya anggaran TKD dari pemerintah pusat ke daerah itu, yang perlu dilakukan para kepala daerah adalah mengefisiensikan belanja pegawainya, bukan dalam bentuk memangkas gaji.
“Belanjanya harus diefisiensikan, terutama yang dibelanja untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya. Itu harus disederhanakan,” tutur Tito.
Efisiensi belanja birokrasi di Pemda saat ini masih penting karena selain jumlah pegawai yang bisa diminimalkan, alokasi untuk belanja perjalanan dinas, rapat, pemeliharaan dan perawatan masih terlalu banyak ketimbang belanja program untuk masyarakat.(cnbci)
