Antrean BBM Mengular, Pansus Bongkar 76 SPBU Kena Sanksi
Banjarmasin, Duta TV — Antrean kendaraan mengular di sejumlah SPBU menjadi perhatian Pansus Pengawasan Distribusi BBM Bersubsidi DPRD Kalsel. Pansus mencatat, sekitar 76 SPBU telah mendapat sanksi Pertamina.
Dalam rapat bersama Satgas, Ketua Pansus Bang Dhin mengatakan sanksi tersebut di antaranya berupa pengurangan pengiriman BBM, penutupan SPBU, hingga sanksi terkait infrastruktur.
Namun, Pansus masih belum memperoleh data pasti terkait pelangsir BBM bersubsidi. Data tersebut akan digali bersama aparat penegak hukum dalam rapat yang dijadwalkan 30 September.
Sementara itu, Pertamina juga menjelaskan, kuota BBM subsidi setiap SPBU telah ditetapkan pemerintah melalui BPH Migas, sehingga Pertamina fokus memastikan kecepatan distribusi agar pasokan tersedia sesuai kuota.
“Kurang lebih 76 (SPBU), sudah dicatat, diberikan sanksi oleh Pertamina. Ada pengurangan pengiriman, ada penutupan, terus ada sanksi infrastruktur juga ada. Untuk pelangsir kita belum tahu. Kita minta, berapa data-data pelangsir yang sudah ditindak tegas,” ucap H. M Syaripuddin, Ketua Pansus BBM DPRD Kalsel.
Pansus DPRD Kalsel menegaskan, pihaknya akan menyinkronkan data kendaraan dan barcode MyPertamina, termasuk menelusuri pola pengisian berulang. Hasil temuan lapangan nantinya menjadi dasar rekomendasi perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi.
“Jadi banyak pengguna non-subsidi sebelumnya beralih kepada pengguna subsidi. Jadi kalau sekarang nih yang non-subsidi kayak Pertamax itu hampir kosong lah antrean, yang lebih banyak Pertalite, seperti itu. Makanya kami menghimbau juga, jadi untuk masyarakat yang mungkin masih berekonomi baik, bisa menggunakan yang non-subsidi gitu,” ujar Bondan Tri Wibowo, Sales Area Manager Wilayah Kalimantan Selatan Pt Pertamina Patra Niaga.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
