Antisipasi El Nino dan Banjir, DPRD Kalsel Perkuat Strategi Ketahanan Pangan
Banjarmasin, Duta TV — Komisi Dua DPRD Kalimantan Selatan bersama lintas komisi membahas strategi penanggulangan bencana yang berkaitan langsung dengan ketahanan pangan daerah.
Sejumlah titik rawan banjir menjadi perhatian, di antaranya alur Anjir Talaran, alur Tamban, hingga wilayah Batibati Pelaihari.
Penanganan banjir dinilai perlu kolaborasi lintas lembaga, termasuk Balai Wilayah Sungai dan Badan Penanggulangan Bencana.
Selain banjir, ancaman kekeringan akibat fenomena El Nino juga menjadi perhatian serius.
Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika memprediksi potensi El Nino skala menengah pada 2026. Namun, pemerintah daerah optimis pengalaman menghadapi El Nino ekstrem pada 2023 menjadi bekal penting.
Dengan langkah antisipasi yang matang, Kalimantan Selatan diharapkan mampu menjaga ketahanan pangan meski dihadapkan pada ancaman bencana yang semakin kompleks.
H. Jahrian, Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel, mengatakan, “Satu ada tiga yang saya sarankan termasuk alur Anjir Talaran, alur Tamba, alur Tabunganen bahkan saya sebut lagi alur yang ada di Bati-bati Pelaihari posisinya adalah penanggulangan banjir tugasnya itu BWS dengan Badan Penanggulangan Bencana Nasional, namun kolaborasi ini tetap penting dilakukan, apa yang dikatakan BWS tadi jangan berharap itu semua dari provinsi itu dana dari pusat atau kabupaten berkolaborasi lah realisasi tetap dilakukan tapi dengan efisiensi anggaran sekarang ini pelan-pelan semuanya.”
Saptono, Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, mengatakan, “Untuk bagaimana kemudian kita di tahun 2026 disampaikan BMKG tadi ada kemungkinan terjadi El Nino menengah dan kita sudah mengalami di 2023 bahkan El Nino cukup ekstrem kita insyaallah bisa mengatasi tahun ini karena pengalaman di tahun 2023 kita tetap bisa meningkatkan produksi dari tahun 2022 yang kurang lebih 700 ribu ton menjadi kurang lebih 900 ribu ton di 2023 dengan kondisi El Nino yang cukup ekstrem kita pun punya pengalaman untuk bagaimana di 2026 bisa mengatasi hal yang sama dan harapannya memang minimal kita bisa mempertahankan produksi padi kita di tahun 2025 yang kurang lebih 1,179 juta ton.”
DPRD Kalimantan Selatan menegaskan ketahanan pangan tidak bisa dipisahkan dari kesiapsiagaan bencana. Sinergi antar lembaga dinilai menjadi kunci untuk menjaga stabilitas pasokan pangan di tengah ancaman perubahan iklim dan bencana alam.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
