Antisipasi Covid-19, KPU-Bawaslu Sepakat Minta APD Dari Pemprov
DUTA TV BANJARMASIN – Komisi I DPRD kalsel menggelar rapat dengar pendapat bersama penyelenggara Pilkada KPU dan Bawaslu, Selasa siang (09/06/2020).
Pertemuan membahas kesiapan penyelenggaraan pemilihan kepala daerah, dalam situasi pandemi Covid-19, dan disepakati tahapan akan kembali bergulir sejak 15 Juni 2020.
Dalam pertemuan juga mengemuka permintaan dari penyelenggara berupa keperluan Alat Pelindung Diri (APD) bagi jajaran petugasnya hingga tingkat bawah.
“Kami harap semua petugas kami diberikan Alat Pelindung Diri, kami tidak minta dalam bentuk uang, tapi hanya dalam bentuak barang saja, kemarin ajukan tambahan honor adhoc kenaikan sesuai PMK, kemarin didiskusikan, coba untuk revisi anggaran sebelum dan masa covid, ada efisiensi hampir Rp3 miliyar, karena kami tidak lagi rapat kantor, hotel, semua by daring dengan sistem zoom, semua ditempat, kami ada kekurangan berkenaan dengan PSU, kemudian santunan kalo ada kejadian seperti 2019,” ucap Sarmuji, Ketua KPU Kalsel.
“Sesuai dengan kondisi wabah, anggaran banyak kami alihkan ke sumber daya manusia dan organisasi, yang awalnya program kegiatan rakor yang memerlukan tempat kegiatan seperti hotel, kami alihkan, juga APD, kami inginkan semua memilikinya mulai provinsi sampai ke pengawas TPS. Kekurangan itu kami mohonkan ke pemda, awalnya APD dianggarkan pusat, tapi ternyata pusat belum ada dan dialihkan ke pemda, kami simulasikan Rp5 M, tapi kami tidak minta dalam bentuk uang, melainkan bentuk barang material. Sehingga pengadaan di pemda, untuk permudah kerja pengawasan kami,” kata Azhar Ridhani, Komisioner Bawaslu Kalsel.
“Masukan berapa jumlah materialnya, juga Bawaslu, mereka berharap yang diterima bukan uang, tetapi bentuk barang, mereka terdesak 15 Juni ini masuk tahapan, hal lain dalam tahapan PPS dan PPK yang belum dilantik menyesuaikan protokol Covid-19, Insyaallah yang dikhawatirkan bisa dicegah sedini mungkin. Kami dari komisi I, ada 5 usulan terebut akan kami sampaikan ke pemprov, Bawaslu minta APD saja, mereka sudah cukup dengan merubah beberapa mata anggaran yang dihibahkan,” tambah Suripno Sumas, Sekretaris Komisi I DPRD Kalsel.
Diketahui, anggaran penyelenggaran pilkada 2020 dari dana hibah APBD provinsi Kalsel diberikan Rp150 miliyar bagi KPU, dan Rp60 miliyar rupiah bagi Bawaslu Kalsel.
Reporter : Fadli Rizki
