Dewan Tak Bisa Berbuat Banyak Terkait Kenaikan Tarif BPJS

DUTA TV BANJARMASIN – Iuran BPJS yang naik hingga 100{5b1a8e93fac51023fbcea5a31a1f1c34877e15d45a6e19a88118d1d7c5787696} per 1 Januari 2020 mendatang, akan menambah beban bagi warga Kalsel terutama para peserta BPJS.

Sayangnya wakil rakyat yang ada di Kalsel tidak bisa berbuat banyak dengan adanya kenaikan tersebut, meskipun sebelumnya anggota dewan sudah pernah meminta langsung ke pemerintah pusat agar kenaikan tidak dilakukan atau nilai kenaikan tidak sebesar sekarang.

Ketua komisi IV DPRD provinsi Kalsel M. Lutfi Saifudin mengaku, akan fokus pada penambahan anggaran untuk penerima bantuan iuran atau warga miskin yang BPJS nya dibiayai oleh pemerintah daerah.

Diketahui di Kalsel sendiri ada 20.000 ribu warga yang menerima penerima bantuan iuran tersebut, dengan anggaran Rp6.4 miliar per tahun, dan rencananya anggaran itu akan dinaikkan mencapai Rp10 miliar yang bersumber dari APBD provinsi Kalsel.

“Kami tak bisa memksakan kemampuan finansial masyarakat, Karena masyarakat kita akan tambah terbebani, justru kami mengharapkan adanya terobosan baru dari pihak BPJS”, ucap Lutfi Saifudin.

Lutfi juga menambahkan BPJS seharusnya bisa melakukan terobosan-terobosan agar defisit dan hutang mereka ke rumah sakit minimal bisa dikurangi.

Reporter : Zein Pahlevi