Tak Ada Titik Terang Soal Izin Kapal, IKASUDA Kalselteng Kembali Mengadu ke Dewan

Banjarmasin Duta TV — Persoalan perizinan kapal angkutan sungai dan danau hingga kini belum menemukan solusi. Setelah berulang kali menyuarakan keberatan, Ikatan Angkutan Sungai dan Danau (Ikasuda) Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah kembali mendatangi DPRD Kalsel untuk meminta perhatian dan fasilitasi penyelesaian persoalan tersebut.

Keluhan ini berkaitan dengan pemberlakuan Instruksi Menteri Perhubungan Nomor 3 Tahun 2025, yang mengubah persyaratan dokumen kapal sungai menjadi dokumen kapal laut. Perubahan tersebut dinilai sulit dipenuhi pemilik kapal kecil, mulai dari dokumen kapal, persyaratan perizinan, hingga izin sekolah dan berlayar.

Akibatnya, sejumlah kapal tidak dapat memperpanjang izin, dan terpaksa berhenti beroperasi selama beberapa bulan. Pelaku usaha juga mengeluhkan lonjakan biaya pengurusan dokumen, yang kini jauh lebih mahal dibandingkan sebelumnya.

“Alhamdulillah, terima kasih hari ini dengan adanya apa pertemuan ini dari pihak KSOP, pihak Dinas Perhubungan, termasuk dari Ditpolairud dan juga DPL akan memberikan kemudahan sedikit tentang hal itu. Kemudahannya Karena selama ini walaupun surat-menyurat dokumen kapal itu sudah berakhir masa berlakunya, kami tetap diberikan apa namanya kesempatan untuk berlayar, sambil menunggu keputusan Peraturan Menteri itu resmi yang dikeluarkan dari pusat. Jadi sementara peraturan resmi itu belum dikeluarkan, kami bisa saja berlayar walaupun dalam keadaan surat-suratnya sudah mati. Nah, yang kami khawatirkan itu apa, nanti begitu Peraturan Menteri itu keluar, ternyata itu tetap memberatkan kapal sungai. Nah, itulah tujuan kami datang kemari menelusuri hal itu, supaya jangan terbit dulu aturan Menteri, kita bahas dulu di DPR sini. Maka, alhamdulillah respons dari DPR, respons rekan-rekan yang apa namanya ikut hadir hari ini positif dan mendukung kami,” ujar H. Amir Mahmud, Ketua Ikasuda Kalselteng.

Ketua Komisi III DPRD Kalsel mengatakan, persoalan ini tidak bisa diselesaikan hanya di tingkat daerah. DPRD Kalsel berencana membawa aspirasi ini ke kementerian terkait, agar ada penyesuaian kebijakan dengan kondisi angkutan sungai di daerah.

“Jadi memang yang permasalahan ini tidak bisa kita selesaikan hanya di sini saja. Jadi kita akan, mungkin tindak lanjutnya akan ke kementerian. Mudah-mudahan ini bisa difasilitasi, akan harapannya kita bisa menemukan titik terang ya. Karena kasihan ya, mereka kalau misalkan memang tidak apa, tidak bisa bergerak, tidak bisa mencari nafkah untuk beberapa bulan ini karena terkait izin-izin mereka yang sudah mati. Dan mereka tidak bisa memperpanjang karena terkait dengan permasalahan-permasalahan yang mentok tidak bisa dilakukan tadi. Jadi kita juga memfasilitasi agar permasalahan ini bisa diluruskan. Apalagi permasalahan ini kan khusus di kearifan lokal tertentu ya, hanya di Kalimantan, kemudian Sulawesi dan beberapa daerah-daerah yang hanya memiliki sungai, jadi tidak, tidak semua, tidak se-Indonesia yang memiliki kasus seperti ini. Jadi harapan kita dari DPRD juga untuk kasus ini, untuk nanti kita ke kementerian, mudah-mudahan nanti akan ada titik terang,” kata Ketua Komisi III DPRD Kalsel, Mustaqimah.

Saat ini, Ikasuda Kalselteng memiliki sekitar 150 anggota dengan jumlah kapal lebih dari 500 unit. Setiap kapal rata-rata mempekerjakan empat anak buah kapal, sehingga dampak kebijakan ini turut mengancam keberlangsungan pekerjaan ribuan orang.

Ikasuda Kalselteng berharap, penyampaian aspirasi ke DPRD ini dapat membuka jalan penyelesaian hingga ke pemerintah pusat. Mereka menegaskan, jika tidak ada titik terang, langkah blokade alur sungai di kawasan Jembatan Barito akan dilakukan sebagai bentuk protes atas persoalan perizinan yang tak kunjung terselesaikan.

Reporter: Evi Dwi Herliyanti

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *