Lebih dari 9.000 Pekerja Kalsel Terdampak PHK
Banjarmasin Duta TV — Lebih dari 9.000 pekerja di Kalimantan Selatan terdampak PHK. Persoalan ini menjadi perhatian Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan karena dinilai berkaitan dengan kondisi sosial dan stabilitas keamanan masyarakat.
Kapolda mendorong pemerintah provinsi bersama pihak terkait untuk mencari solusi bagi para pekerja yang kehilangan mata pencaharian. Langkah ini dinilai penting agar tekanan ekonomi tidak memicu kerawanan keamanan dan ketertiban masyarakat atau kamtibmas.
Hal tersebut disampaikan Rosyanto dalam pertemuan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda bersama para rektor perguruan tinggi negeri dan swasta di Banjarmasin, Senin (26/10/2026).
Kapolda mengungkapkan, pihaknya telah berkoordinasi dengan Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kalsel untuk membahas penanganan dampak PHK. Salah satu opsi yang dijajaki adalah membuka peluang kerja ke Jepang melalui kerja sama dengan dinas terkait dan Balai Latihan Kerja.
Sementara itu, Gubernur Kalsel H. Muhidin menjelaskan, sektor pertambangan menjadi salah satu sektor yang terdampak persoalan ketenagakerjaan.
Kendala pasokan bahan bakar minyak atau BBM serta keterbatasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya atau RKAB sempat menghambat produksi batu bara. Kondisi tersebut berdampak pada pekerja yang harus dirumahkan.
Muhidin berharap kondisi ini berangsur membaik seiring mulai terbitnya RKAB. Ia menegaskan, sebagian pekerja yang terdampak bukan diberhentikan secara permanen, melainkan dirumahkan.
Pemerintah provinsi diharapkan dapat terus berkoordinasi dengan dunia usaha dan pihak terkait untuk membuka peluang kerja serta membantu pekerja terdampak kembali memperoleh penghasilan.
Reporter: Mawardi
