Kemendagri Minta Daerah Tak Rekrut Staf Baru Usai Finalisasi Status PPPK
Jakarta, DUTA TV – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta kepala daerah tidak lagi merekrut staf baru. Kemendagri meminta kepala daerah menyesuaikan kebutuhan pegawai dengan tahapan yang telah disepakati pemerintah.
Wakil Bima Arya mengatakan ada dua hal yang menjadi harapan kepala daerah kepada pemerintah pusat.
Dia mengatakan harapan itu terkait dukungan kapasitas fiskal dan kepastian status PPPK.
“Ada dua hal yang selalu menjadi harapan kepala daerah, ini disampaikan kepada pemerintah pusat.
“Yang satu adalah memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai, dan yang kedua adalah alih status dari paruh waktu, penuh waktu, penuh waktu menjadi ASN,” kata Bima seusai rapat koordinasi bersama pimpinan DPR, di gedung DPR, Selasa (18/8/2026).
Menurutnya, rapat koordinasi tersebut telah memberikan jawaban atas dua persoalan yang selama ini menjadi perhatian kepala daerah.
Dia pun mewanti-wanti kepala daerah untuk tak merekrut staf baru.
“Rapat hari ini memberikan jawaban terhadap dua hal itu secara jelas dan Kemendagri akan turun untuk mengawal, melakukan sosialisasi, dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini,” ujarnya.
Sebelumnya, DPR RI dan pemerintah telah memfinalisasi status status guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan ASN.
Dalam hasil finalisasi itu, PPPK paruh waktu diberikan kesempatan menjadi PPPK penuh waktu mulai 2027.
Dasco mengatakan pembahasan tersebut telah sampai pada tahap finalisasi.
Selain status PPPK paruh waktu, rapat juga membahas kesempatan PPPK guru untuk menjadi PNS.
“Dalam menjalankan fungsi pengawasan, DPR RI sudah beberapa kali mengadakan rapat koordinasi dikarenakan beberapa masukan yang masuk ke DPR RI mengenai masalah PPPK paruh waktu, PPPK, dan keinginan dari PPPK menjadi PNS, guru-guru di lingkungan Kemendikdasmen,” kata Dasco usai rapat.(dtk)
