Wali Kota Banjarmasin Lantik Tujuh Kepala SKPD
Banjarmasin, Duta TV — Tujuh kepala SKPD yang sebelumnya kosong di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin akhirnya terisi.
Tujuh SKPD itu yakni Kepala Diskominfotik, Kepala DLH, Kasatpol PP, Kadinsos, Kadisperdagin, Kadinkes, dan Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin.
Wali Kota Banjarmasin, Muhammad Yamin HR, melantik langsung tujuh kepala SKPD tersebut di Aula Kayuh Baimbai, Senin (03/08/26) pagi.
Tujuh jabatan tersebut yakni Kadiskominfotik Febpry Ghara Utama, Kadis LH Jefrie Fransyah, Kasatpol PP Hendra, Kadinsos Eka Rahayu Normasari, Kadisperdagin Ignasius Rizki Perdana, Kadinkes Yanuar Diansyah, dan Sekretaris DPRD Kota Banjarmasin Ashadi Himawan.
Yamin meminta seluruh kepala SKPD memperkuat koordinasi dan kolaborasi lintas instansi. Sebelumnya, para pejabat yang dilantik telah memiliki pengalaman memimpin sehingga diharapkan mampu menghadirkan solusi atas berbagai persoalan di Banjarmasin.
Selain itu, menurut Yamin, pelantikan tersebut bukan sekadar mengisi kekosongan jabatan, melainkan memperkuat kinerja pemerintahan agar lebih peka terhadap kebutuhan masyarakat.
Muhammad Yamin HR mengatakan, “Kita berharap dengan pelantikan ini para pimpinan tidak hanya bekerja di atas meja, tetapi harus turun ke lapangan. Kita harus memastikan apa yang benar-benar dirasakan masyarakat, karena kita bekerja untuk masyarakat. Kita ingin seluruh SKPD saling merangkul, saling berkoordinasi, dan saling berkolaborasi. Pengalaman mereka di berbagai dinas harus menjadi modal untuk menggali sekaligus menyelesaikan persoalan di Kota Banjarmasin.”
Sementara itu, menurut Kepala BKPSDM Banjarmasin, Totok Agus Daryanto, pelantikan tersebut merupakan tindak lanjut dari proses seleksi terbuka tujuh jabatan pimpinan tinggi pratama yang telah rampung dan memperoleh rekomendasi dari Badan Kepegawaian Negara.
Totok Agus Daryanto mengatakan, “Seluruh proses seleksi terbuka sudah selesai dan telah mendapatkan rekomendasi dari BKN. Karena itu, hari ini Bapak Wali Kota melaksanakan pelantikan terhadap tujuh pejabat tersebut.”
Masih ada satu jabatan yang belum terisi yakni Inspektorat Daerah. Hingga saat ini belum ada keputusan apakah jabatan tersebut akan kembali dilelang melalui seleksi terbuka atau diisi dengan mekanisme lain sesuai ketentuan.
Reporter: Zein Pahlevi
