APBD Kalsel 2027 Menyusut, DPRD dan Pemprov Susun Ulang Prioritas
Banjarmasin, Duta TV — Penyusutan anggaran kembali menjadi sorotan dalam rapat Badan Anggaran DPRD Kalimantan Selatan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Rancangan APBD 2027 diproyeksikan hanya mencapai sekitar Rp8,6 triliun, turun sekitar Rp1,34 triliun atau 13,47 persen dibanding APBD 2026.
Padahal, setahun sebelumnya APBD juga telah mengalami penurunan lebih dari Rp3,4 triliun. Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menyebut menyusutnya transfer pemerintah pusat ke daerah serta berkurangnya sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) menjadi penyebab utama ruang fiskal semakin sempit.
Akibatnya, hampir seluruh program pembangunan harus disusun kembali berdasarkan skala prioritas dan kemampuan keuangan daerah. Kendati anggaran menyusut, pemerintah memastikan belanja wajib seperti pendidikan dan infrastruktur tetap memenuhi ketentuan mandatory spending.
“Ada hal-hal yang memang wajib kita perhatikan, terutama terkait dengan pemenuhan mandatory spending. PU itu minimal 40 persen, pendidikan 20 persen. Memang ketahanan pangan itu tidak termasuk mandatory spending, tapi merupakan program prioritas,” ucap Fatkhan BPKAD Kalsel.
Namun, sejumlah sektor termasuk belanja modal dan pembangunan infrastruktur baru dipastikan akan lebih selektif.
“Nanti kita sesuaikan lagi sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Nantinya pos mandatory terpenuhi, kemudian program prioritas terpenuhi, dan hal-hal yang menjadi kebijakan melalui visi-misi seperti janji terpenuhi. Selanjutnya kita sesuaikan lagi dengan kapasitas fiskal yang kita miliki,” lanjut Fatkhan.
Selain itu, rencana pembentukan dana cadangan sebesar Rp200 miliar untuk sementara ditunda dan dialihkan guna memperkuat kebutuhan program prioritas SKPD.
Rapat pembahasan KUA-PPAS akan berlanjut hingga seluruh komisi menyelesaikan pembahasan bersama mitra kerja sebelum dokumen tersebut ditetapkan sebagai dasar penyusunan RAPBD Kalimantan Selatan Tahun 2027.
“Sesuai agenda, rasanya tadi penyampaian untuk masukan tentang KUA-PPAS 2027. Pada intinya nanti dipelajari, kemudian kami rapat dengan SKPD terkait kepada komisi masing-masing. Setelah itu nanti pembahasannya bersama SKPD, direkturnya, dan juga komisi yang menangani bidangnya,” jelas Supian KH ketua DPRD Kalsel.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
