Forum Perangkat Daerah Penyusunan RKPD Tahun 2027, Pemprov Kalsel Pastikan Program Kegiatan Berbasis Kebutuhan Nyata dan Berdampak Terukur Berkelanjutan
Banjarbaru – dutatv.com, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Selatan menggelar Forum Perangkat Daerah dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2027, Senin (30/3/2026).
Kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, Muhammad Syarifuddin. Dalam sambutannya, Sekdaprov Kalsel Kegiatan ini sangat penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.
“Forum ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan benar-benar berbasis pada kebutuhan nyata masyarakat, serta memberikan dampak yang terukur dan berkelanjutan. Selain itu, melalui kegiatan ini, kita berusaha untuk memperkuat sinergi lintas perangkat daerah. Sehingga perencanaan yang kita hasilkan tidak berjalan sendiri-sendiri, melainkan terintegrasi dan saling mendukung,” ujar Sekdaprov Syarifuddin.
Saat ini, menurut syarifuddin, provinsi kalimantan selatan telah menunjukkan capaian yang cukup baik dalam penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Indeks SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) Kalsel berada pada kategori “baik”, namun masih terdapat sejumlah catatan penting yang harus menjadi perhatian bersama.
“Diantaranya adalah masih banyaknya aplikasi yang berdiri sendiri dan belum terintegrasi, keterbatasan interoperabilitas data, serta belum meratanya infrastruktur TIK, khususnya jaringan intra pemerintah. Di sisi lain, masyarakat kini menuntut layanan yang semakin cepat, transparan, dan langsungm atau tanpa jeda (real time). Selain itu, kita juga dihadapkan pada tuntutan nasional, seperti implementasi SPBE terintegrasi, penguatan satu data indonesia, serta peningkatan keamanan siber. Ini semua menuntut kita untuk bergerak lebih cepat, lebih terarah, dan lebih kolaboratif,” jelas Syarifuddin.
Disampaikan Sekdaprov Syarifuddin, ada beberapa isu strategis yang perlu menjadi perhatian utama dinas komunikasi dan informatika provinsi kalimantan selatan ke depan, yaitu; integrasi spbe lintas perangkat daerah, penguatan satu data kalimantan selatan, keamanan informasi dan persandian, pemerataan infrastruktur tik, komunikasi publik yang adaptif, serta transformasi layanan digital menuju platform yang terintegrasi. Isu-isu ini menurut sekdaprov, harus dijawab melalui perencanaan yang matang, terukur, dan berbasis data.
“Saya perlu menekankan beberapa arah kebijakan yang perlu menjadi perhatian kita bersama. Pertama, perencanaan harus berbasis data yang valid dan selaras antara provinsi dan kabupaten/kota. Kedua, kita harus menghindari duplikasi aplikasi dan sistem yang tidak terintegrasi. karena hal tersebut tidak hanya tidak efisien, tetapi justru dapat menghambat pelayanan, dan ketiga, perlu didorong penggunaan platform bersama untuk meningkatkan efisiensi anggaran dan efektivitas layanan,” tegas Sekdaprov Syarifuddin.
Melalui forum ini, Syarifuddin juga berharap dapat dihasilkan program prioritas dinas komunikasi dan informatika tahun 2027 yang fokus, realistis, dan berdampak nyata, serta komitmen bersama untuk mewujudkan integrasi sistem antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota.
“Keberhasilan kita ke depan akan diukur dari sejauh mana kita mampu mewujudkan integrasi, efisiensi, dan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, diperlukan komitmen yang kuat, kolaborasi yang solid, serta keberanian untuk melakukan perubahan. jadi saya berharap forum dapat menghasilkan keputusan yang konkret, implementatif, dan dapat segera ditindaklanjuti,” tutup Sekdaprov Syarifuddin.
Hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Diskominfo Provinsi Kalsel, Muhammad Muslim, Tenaga Ahli Gubernur Kalimantan Selatan Ibnu Sina, perwakilan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) lingkup Provinsi Kalimantan Selatan, serta perwakilan dari Dinas Komunikasi dan Informatika kabupaten/kota se-Kalimantan Selatan.
Tim
