Impor Bibit Ayam Naik dari 578 Ribu Menjadi 800 Ribu Ekor pada 2026
Jakarta, DUTA TV — Pemerintah mengalokasikan kuota impor bibit nenek ayam alias grand parent stock (GPS) sebanyak 800 ribu ekor pada tahun ini.
Angka ini melonjak dari jatah impor pada tahun lalu yang mencapai 578 ribu ekor. Jumlah penerima kuota juga naik dari 24 menjadi 27 perusahaan pembibitan.
Kuota impor GPS adalah kunci dalam industri perunggasan.
Setiap bibit nenek ayam mampu menghasilkan 50–60 indukan (parent stock) yang masing-masing menetaskan 150–160 bayi ayam siap digemukkan hingga panen (final stock).
Indonesia selama ini mengimpor GPS dari Amerika Serikat dan sejumlah negara di Eropa.
Berdasarkan data, lonjakan kuota terbesar dialami PT Berdikari (Persero), dari 18 ribu ekor pada tahun lalu menjadi 95 ribu ekor pada tahun ini.
Kenaikan ini sejalan dengan rencana pemerintah membangun peternakan ayam terintegrasi—yang mencakup kandang GPS—untuk memenuhi kebutuhan makan bergizi gratis (MBG).
Nasib berbeda dialami PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk. dan PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk,, yang selama ini menguasai kuota impor GPS.
Kuota impor Charoen Pokphand turun dari 221 ribu ekor pada tahun lalu menjadi 220 ribu ekor pada tahun ini.
Adapun Japfa hanya naik tipis dari 163 ribu ekor pada tahun lalu menjadi 165 ribu ekor pada tahun ini.
Ketua Umum Gabungan Perusahaan Pembibitan Unggas (GPPU) Achmad Dawami menilai rencana impor GPS memerlukan perencanaan jangka menengah yang presisi.
Sebab, dampak produksi dari GPS yang diimpor pada 2026 baru akan terealisasi penuh sekitar 18 bulan kemudian pada 2028.
“Dengan kata lain, keputusan impor hari ini akan menentukan struktur pasokan dua tahun mendatang,” ujar Dawami, Jumat, (20/2/2026).
Berdasarkan paparan Kementerian Koordinator Pangan, Dawami menyebutkan, estimasi kebutuhan daging ayam untuk makan bergizi gratis pada 2028 berada di kisaran 366,27 ribu ton, meningkat dari 232,85 ribu ton pada 2026.
Adapun Kementerian Pertanian memproyeksikan potensi tambahan kebutuhan ayam mencapai 1,13 juta ton per tahun.
Menurut Dawami, pemerintah perlu mengharmonisasi data dan metodologi perhitungan agar ekspansi kapasitas produksi berjalan seimbang dengan pertumbuhan permintaan aktual.(tem)
