Jelang Muktamar NU, IKA PMII Soroti Posisi dan Peran NU di Tingkat Nasional hingga Global
BANJARMASIN, Duta TV – Ikatan Alumni Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (IKA PMII) Kalimantan Selatan menggelar seminar bertema refleksi perjalanan serta proyeksi masa depan Nahdlatul Ulama (NU) dalam momentum satu abad organisasi tersebut. Kegiatan ini berlangsung di Banjarmasin, Sabtu (24/1/2026) sore, dan menjadi bagian dari rangkaian diskusi strategis menjelang pelaksanaan Muktamar NU.
Seminar ini menyoroti sejumlah isu krusial yang dinilai penting untuk dibahas secara terbuka, salah satunya terkait mekanisme pemilihan pengurus NU di tingkat pusat. Dalam forum tersebut, mengemuka usulan agar sistem pemilihan pengurus, khususnya ketua umum, tidak lagi dilakukan secara langsung oleh peserta muktamar guna meminimalkan praktik transaksional yang kerap mencederai nilai-nilai organisasi.
Diskusi menghadirkan tiga narasumber dari latar belakang aktivis dan akademisi, yakni mantan aktivis PMII Cabang Yogyakarta HM Syarbani Haira, mantan Ketua Umum Koordinator Cabang PMII Kalimantan Selatan Samsul Rani, serta Direktur Kajian Ekonomi Politik dan Kebijakan Publik Kalimantan Selatan, Muhammad Uhaib As’ad.
Ketiganya memaparkan pandangan kritis terkait dinamika internal NU, tantangan organisasi ke depan, serta rekomendasi strategis yang dinilai relevan untuk menjaga marwah dan khittah NU.
Sekretaris IKA PMII Kalimantan Selatan, Khairul Umam, dalam sambutannya mengatakan bahwa seminar ini merupakan bagian dari program diskusi intelektual yang digagas oleh PW IKA PMII Kalimantan Selatan.
Program tersebut bertujuan membuka ruang dialog yang sehat, kritis, dan konstruktif, sekaligus melahirkan gagasan serta rekomendasi yang dapat disumbangkan kepada NU.
Menurut Khairul, diskusi tidak hanya membahas persoalan NU dalam konteks lokal Kalimantan Selatan, tetapi juga menyoroti posisi dan peran NU di tingkat nasional hingga global. Ia menegaskan bahwa ke depan, forum-forum serupa akan terus digelar secara berkelanjutan sebagai upaya menghidupkan tradisi intelektual di kalangan alumni PMII.
“Diskusi ini membahas NU dari level lokal hingga global, terutama dalam menyongsong Muktamar NU. Ke depan, kegiatan seperti ini akan menjadi agenda rutin untuk menghidupkan diskursus intelektual yang mencerdaskan sekaligus melahirkan kritik yang konstruktif bagi organisasi,” ujar Khairul Umam.
Dalam pemaparannya, HM Syarbani Haira menegaskan bahwa sikap NU Kalimantan Selatan berada dalam satu garis komando dengan hasil rapat pleno Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) yang digelar pada 9 Desember 2025 lalu. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan keputusan tersebut, kepengurusan PBNU saat ini berada di bawah kepemimpinan pejabat sementara (PJ), setelah ketua umum sebelumnya diberhentikan.
“Kalimantan Selatan berada satu garis dengan keputusan pleno PBNU. Ketua umum sebelumnya telah diberhentikan dan PBNU saat ini dipimpin oleh pejabat sementara. Itu yang menjadi pijakan sikap kami,” tegas Syarbani di hadapan peserta seminar.
Lebih lanjut, Syarbani menyampaikan sejumlah usulan strategis yang menurutnya perlu diperjuangkan dan dibawa oleh NU Kalimantan Selatan dalam Muktamar NU mendatang. Salah satu usulan utama adalah perubahan mekanisme pemilihan ketua umum NU agar tidak lagi dipilih langsung oleh muktamirin.
Ia menilai, mekanisme pemilihan langsung selama ini membuka ruang terjadinya praktik politik uang dan transaksi kepentingan. Oleh karena itu, perubahan sistem dianggap penting untuk menjaga integritas organisasi serta mengembalikan ruh perjuangan NU.
“Kami mengusulkan agar ketua umum tidak lagi dipilih langsung oleh muktamirin. Tujuannya untuk menghindari praktik transaksional dalam pemilihan dan menjaga nilai-nilai ke-NU-an,” jelasnya.
Syarbani juga mengulas pengalaman muktamar NU sebelumnya yang dinilai menjadi pelajaran berharga. Ia menyebut sejumlah muktamar, mulai dari Makassar pada 2010, Jombang pada 2015, hingga Lampung pada 2021, tidak lepas dari isu politik uang yang mencuat di lapangan.
“Kita belajar dari Muktamar Makassar, Jombang, hingga Lampung. Fakta di lapangan, uang berserakan. Ini yang ingin kita hindari ke depan. Pemilihan tidak lagi dengan sistem satu cabang satu suara,” ujarnya.
Sebagai alternatif, NU Kalimantan Selatan mengusulkan penambahan jumlah Ahlul Halli wal Aqdi (AHWA) sebanyak 99 orang. AHWA tersebut nantinya bertugas memilih calon pengurus dengan melibatkan ulama-ulama khusus yang dinilai memiliki integritas, kapasitas keilmuan, serta kewibawaan moral.
Selain persoalan mekanisme pemilihan, forum diskusi juga membahas rencana lokasi penyelenggaraan muktamar. Menurut Syarbani, NU Kalimantan Selatan mendorong agar muktamar tetap dilaksanakan di Jawa Timur. Ia menilai lokasi tersebut lebih strategis dan mudah dijangkau oleh peserta dari berbagai daerah.
“Kami sepakat muktamar sebaiknya dilaksanakan di Jawa Timur. Jika digelar di NTB, dinilai terlalu jauh dan berpotensi menyulitkan mobilitas peserta,” tambahnya.
Tak kalah penting, Syarbani juga menyoroti persoalan aset organisasi NU yang dinilai perlu mendapat perhatian serius. Ia mendorong PBNU untuk melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh dan transparan, mengingat banyak aset NU yang disebut bermasalah.
“Banyak aset NU yang hilang, bahkan ada yang diperjualbelikan. Administrasi harus dirapikan agar aset-aset tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan umat,” pungkasnya.
Melalui seminar ini, IKA PMII Kalimantan Selatan berharap dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berarti bagi NU dalam menyongsong abad kedua, sekaligus memperkuat peran NU sebagai organisasi keagamaan yang moderat, berintegritas, dan berpihak pada kemaslahatan umat.
Tim Liputan
