Keracunan MBG Masih Terjadi, BGN Minta Pola Masak Diperbaiki
Jakarta, DUTA TV – Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana meninjau langsung Posko Penanganan kasus dugaan keracunan makanan Program Makan Bergizi Gratis di Cipongkor, Bandung Barat, Jawa Barat.
Ia meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memperbaiki pola memasak.
Dadan dalam keterangan resmi di Jakarta, Rabu, mengungkapkan hasil keterangan awal menunjukkan adanya kesalahan teknis dari SPPG yang memasak terlalu awal, sehingga makanan tersimpan terlalu lama sebelum didistribusikan.
“Keterangan awal kan menunjukkan bahwa SPPG itu memasak terlalu awal sehingga masakan terlalu lama. Tadi pagi, Selasa (23/9) kita sudah koordinasi dengan seluruh SPPG yang baru yang beroperasional satu bulan terakhir.”
“Kemudian kita minta agar mereka mulai masak di atas jam 01.30 agar waktu antara proses memasak dengan pengirimannya tidak lebih dari 4 jam,” katanya.
Menurut Dadan, pola memasak dan distribusi menjadi kunci utama agar kualitas makanan tetap terjaga.
SPPG lama dinilai sudah menemukan ritme kerja, namun, SPPG yang baru kerap khawatir makanan tidak selesai tepat waktu sehingga melakukan produksi terlalu dini.
“Kemudian setelah bisa menguasai proses termasuk antara masak dan pengirimannya bisa tepat waktu dengan jumlah yang tertentu baru bisa memaksimalkan jumlah penerima manfaat,” imbuhnya.
Selain itu, Dadan juga menyoroti kasus serupa yang sempat terjadi di Banggai, Sulawesi Tengah.
SPPG setempat sebelumnya berjalan baik, tetapi kemudian mengganti pemasok bahan baku secara mendadak sehingga kualitas menurun.
Saat ini, BGN bersama pihak-pihak terkait tengah menganalisis kejadian di Banggai maupun Cipongkor, Bandung.
BGN telah memberhentikan sementara Program MBG di SPPG Cipongkor hingga mereka bisa membiasakan proses memasak dan melakukan analisis detail terkait pelayanan.
Dadan juga menegaskan, evaluasi tidak hanya dilakukan di Cipongkor, tetapi juga pada SPPG baru lainnya agar kejadian serupa tidak terulang.
Dirinya juga mengingatkan pentingnya penanganan psikologis anak-anak penerima manfaat yang tidak boleh diabaikan.(ant)
