Komisi I ‘dihujani’ Keluhan Keterbatasan Anggaran Pengamanan Pemilu
Barito Kuala, DUTA TV — Setelah bulan lalu mendapat keluhan terkait keterbatasan anggaran untuk kegiatan pengamanan pemilu 2024 di kabupaten yakni Tapin dan HSS, komisi I DPRD Kalsel, kembali dihujani keluhan kekurangan dana dari Satpol-PP dan Satlinmas dua kabupaten lain.
Keluhan itu disampaikan saat monitoring yang dilaksanakan komisi I di Barito Kuala dan Tanah Laut.
Di Barito Kuala, Kasatpol PP mengungkapkan ada kendala yang belum terealisasi untuk penyelenggaraan pemilu serentak, seperti anggaran untuk membiayai pelatihan Linmas, pembelian atribut dan lain-lain yang menunjang pemilu tahun 2024.
Keluhan serupa juga didapati di Tanah Laut. waykil ketua komisi I mengakui kendala yang didapati hampir merata di setiap kabupaten.
Selain fokus ke satuan pengamanan dibawah pemkab, komisi I meminta agar masing-masing pemerintah daerah juga menyisihkan sedikit anggaran untuk mengaktifkan fungsi dari linmas di desa-desa.
“Sejauh ini kami pertemuan luar biasa untuk linmas sudah banyak kesiapan dan pelatihan Baim Batola Maulana Tala di Tala akan ada pilkada serentak akan dianggarkan juga dari APBD dari Tanah Laut jadi kami apresaaiasi kami berharap di kabupaten lainnya melaksnakaan kesiapan-kesiapan menunjang Pilpres dan Pilkada memang ada kendala anggaran tinggal masing-masing pemerintah daerah untuk menganggarkan di desa desa karena tidak semua kabupaten memberikan anggaran yang cukup untuk Pilkada,” kata Siti Noortita Ayu Febria Roosani, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kalsel
Keluhan yang diterima komisi I ini akan ditindaklanjuti melalui rapat kordinasi dengan SKPD terkait. komisi I tak ingin penyelenggaran pemilu berjalan tidak sesuai harapan, terlebih dalam postur APBD 2023, terdapat surplus sekitar 102,8 miliar rupiah untuk dana cadangan pilkada serentak 2024 mendatang.
Tim Liputan
