Tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel Sampai ke Senayan, Anggota DPR RI Minta Maaf
JAKARTA, DUTA TV — Pimpinan dan sejumlah anggota DPRD Kalsel bertolak ke Jakarta menyampaikan tujuh tuntutan Aliansi Rakyat Kalsel, yang disampaikan saat unjuk rasa Senin kemarin (01/09/25).
Tuntutan masyarakat Kalsel diterima langsung oleh sejumlah anggota DPR RI, termasuk juga DPD RI asal Kalsel di Senayan, Kamis pagi (04/09/25).
Ketujuh tuntutan yang dibacakan langsung oleh Ketua DPRD Kalsel Supian H.K. dijanjikan langsung ditindaklanjuti. Tujuh tuntutan berskala nasional yang disampaikan adalah: pertama, terkait efisiensi gaji dan tunjangan DPR agar disesuaikan dengan kondisi fiskal negara serta transparansi penggunaannya.
Kedua, reformasi Polri, revisi undang-undang tentang Polri, komitmen Polri dalam penyelesaian kasus tindakan represif aparat, hingga pengusutan tuntas kasus meninggalnya saudara Affan Kurniawan.
Ketiga, penyelesaian pengelolaan pertambangan batu bara dan penyelesaian konflik agraria. Tuntutan selanjutnya yakni mengevaluasi program strategis yang menggunakan anggaran besar, mengingat rakyat dibebani pajak besar, seperti program makan gizi gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih.
Selain itu, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, khususnya guru honorer, juga turut disampaikan dalam diskusi ini. Terakhir, massa Kalsel juga ingin RUU Perampasan Aset dan RUU Perlindungan Masyarakat Adat segera disahkan.
Ketua Komisi II DPR RI Rifqinizamy Karsayuda memastikan semua tuntutan akan ditindaklanjuti oleh seluruh anggota DPR RI Dapil Kalsel. Masyarakat diminta mengawasi dan melihat langsung progresnya. Dalam kesempatan ini, para legislator di Senayan pun juga menyampaikan permintaan maaf atas kinerjanya yang belum maksimal.
“Kapastias saya hari ini sebagai anggota DPR RI asal Kalsel, kami berkumpul semua di sini, baik dari Dapil Kalsel 1 atau Kalsel 2, plus kawan-kawan dari DPD RI Dapil Kalsel. Yang kami terima aspirasi adalah ada tuntutan dari masyarakat dan mahasiswa yang menyampaikan aksinya di depan kantor DPRD Kalsel, karena itu mereka datang untuk menyampaikan hal tersebut,” ujar Rifqinizamy.
“Yang pertama mereka ingin ada reformasi institusi DPR dan DPD. Kami sepakat untuk melakukan hal tersebut. Kami juga sudah mengambil kebijakan terkait efisiensi ini dan kami memohon maaf kalau perilaku, perkataan, atau perbuatan kami selama ini dianggap mungkin belum bisa memenuhi ekspektasi atau harapan masyarakat, terutama masyarakat Kalsel. Silakan dipantau kinerja kami karena selama ini sudah sangat terbuka disiarkan secara langsung melalui kanal-kanal yang sudah disediakan,” lanjutnya.
H. Supian H.K., Ketua DPRD Kalsel, mengatakan bahwa sesuai dengan janji pada tanggal 4 diterima unsur pimpinan, wakil khusus pimpinan Komisi II, hampir 99 persen Dapil Kalsel hadir.
“Hari ini kami sesuai dengan janji tanggal 4, diterima unsur pimpinan, wakil khusus pimpinan Komisi II, hampir 99 persen Dapil Kalsel hadir. Pada intinya sudah kami serahkan semuanya, tujuh tuntutan itu, insyaallah waktu dekat ada pembahasan-pembahasan ini. Ranah kami sudah selesai untuk mengantar tuntutan masyarakat kemarin sesuai janji kami,” ucapnya.
Sementara, terkait isu lokal, para wakil rakyat Kalsel juga menyuarakan aspirasi tentang penolakan Hutan Meratus menjadi taman nasional, percepatan pembangunan Jembatan Pulau Laut, peningkatan dana bagi hasil, dan perhatian terhadap tenaga honorer, khususnya guru.
Reporter: Tim Liputan
