Rakor Percepatan Pembangunan Kalsel 2026, Gubernur H. Muhidin Tegaskan Dana Transfer APBN Harus Tepat Sasaran dan Tanpa Tumpang Tindih
Banjarmasin – dutatv.com, Gubernur Kalsel, H. Muhidin, menegaskan komitmen optimalisasi dana transfer pusat dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Percepatan Pembangunan Sumber Dana APBN Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2026 yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Kamis (12/02/2026).Kegiatan tersebut dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama serta penganugerahan penghargaan kinerja Tahun Anggaran 2025 kepada sejumlah instansi dan pemerintah daerah berprestasi.
Dalam arahannya, Gubernur H. Muhidin menekankan bahwa dana transfer pemerintah pusat melalui APBN merupakan amanah yang wajib dikelola secara akuntabel, tepat waktu, dan tepat sasaran.
“Kita ingin memastikan dana tersebut benar-benar dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat dan tidak terjadi keterlambatan, apalagi tidak terserap,” ujar Muhidin.
Gubernur juga mengingatkan pentingnya sinkronisasi antara program pemerintah pusat dan pemerintah daerah agar tidak terjadi tumpang tindih pembiayaan.
Menurutnya, perencanaan yang matang akan mencegah kesalahan penganggaran antara APBN dan APBD.
“Jangan sampai ada kegiatan yang seharusnya menggunakan APBN justru dibebankan ke APBD, atau sebaliknya. Semua harus selaras dari sisi perencanaan maupun pelaksanaan,” tegasnya.
Penandatanganan komitmen bersama dilakukan sebagai bentuk keseriusan seluruh perangkat daerah dalam mempercepat realisasi anggaran dan meningkatkan kualitas belanja pemerintah.
“Dana APBN ini adalah amanah. Pelaksanaannya harus tepat guna dan memberikan dampak nyata bagi pembangunan serta kesejahteraan masyarakat Kalimantan Selatan,” tambahnya.
Sebagai bentuk apresiasi atas kinerja dan akuntabilitas pengelolaan anggaran, sejumlah penghargaan diserahkan dalam kegiatan tersebut, diantaranya : Mitra Penyaluran APBN Terbaik: KPPN Banjarmasin, KPPN Kotabaru, PPN Pelaihari, KPPN Hulu Sungai Tengah (HST) dan KPPN Tabalong.
Kinerja Terbaik Penyaluran TKD KPPN: KPPN Pelaihari, KPPN Barabai dan PPN Banjarmasin
Kinerja Terbaik Dana Dekonsentrasi:, Dnas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kalsel, Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kalsel, Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalsel.
Kinerja Terbaik Dana Tugas Pembantuan: Dinas PUPR Kalsel, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Tanah Bumbu, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Barito Kuala
Kinerja Terbaik DAK Non Fisik: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Provinsi Kalsel, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan KB Provinsi Kalsel, UPTD Museum Lambung Mangkurat
DAK Fisik SKPD Provinsi Terbaik:i Dnas PUPR Provinsi Kalsel, RSUD dr. H. Moch Ansari Saleh, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalsel
DAK Fisik Kabupaten/Kota Terbaik: Kabupaten Tapin, Kabupaten Balangan, Kabupaten Kotabaru
Kinerja Terbaik Dana Desa: Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS), Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Kabupaten Tanah Bumbu
Penyerapan TKD Tertinggi 2025: Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kota Banjarbaru, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
Penghargaan atas dukungan strategis dalam sinergi koordinasi dan pengelolaan APBN juga diberikan kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Provinsi Kalimantan Selatan.
Gubernur Muhidin turut mengingatkan agar pemberian penghargaan benar-benar didasarkan pada capaian kinerja dan serapan anggaran yang terukur.
“Hati-hati dalam memberikan penghargaan. Jangan sampai diberikan kepada instansi yang tidak optimal dalam menyerap anggaran,” pesannya.
Rakor dihadiri Ketua DPRD Kalsel H. Supian HK, unsur Forkopimda, Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalsel Catur Ariyanto Widodo, para bupati/wali kota se-Kalsel atau perwakilannya, serta pimpinan SKPD lingkup provinsi dan kabupaten/kota.
Melalui Rakor Percepatan Pembangunan ini, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan komitmen mempercepat realisasi dana transfer pusat guna mendukung pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Optimalisasi dana APBN di daerah diharapkan tidak hanya meningkatkan angka serapan, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi pertumbuhan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat Banua.
Tim
