Poliban Ajak Pemangku Kebijakan Komitmen Lakukan Transformasi Pendidikan Vokasi
Banjarmasin, DUTA TV — Politeknik Negeri Banjarmasin menggelar dialog publik bersama sejumlah pemangku kebijakan termasuk Pemprov Kalsel, dalam rangka urun rembuk mencari solusi terkait pendidikan di banua yang belum mampu mengejar laju perkembangan industry.
Dialog publik ini menghadirkan sejumlah narasumber, diantaranya dari Kemenko PMK, Kadin Kalsel, Bappeda Kalsel hingga Disnakertans Kalsel.
Wakil Direktur I Poliban mengatakan, pendidikan tidak pernah bisa untuk mengejar laju perkembangan yang terjadi di industry. Oleh sebab itu, perlu dilakukan penyelarasan, salah satunya adalah melakukan transformasi pendidikan vokasi agar relevan dengan industry. Dengan demikian, maka keinginan pemerintah agar seluruh lulusan SMK ataupun SMA hingga perguruan tinggi bisa terserap maksimal di dunia industry.
“Duduk bersama untuk mencarikan jalan solusi dialog publik ini penting agar supaya permasalahan dari hulu ke hilir karena permasalahan tenaga kerja tak hanya sekedar di dunia kerja atau Disnaker tapi panjang mulai dari dunia pendidikan sendiri kita punya problem yang banyak maupun penyiapan lapangan kerjanya ,lapangan kerjanya dari penyiapan sumber yang dibutuhkan kemudian fasilitas itu juga merupakan permasalahan disamping itu juga regulasi selama ini perlu dirundingkan apa saja yang perlu kita lakukan pembenahan perbaikan supaya nanti kedepan itu bisa pelan-pelan untuk mengatasi,” kata H Ahmad Rizani, Wakil Direktur I Poliban.
Senada, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik sepakat mendukung hasil dari urun rembuk ini, yang tujuannya tak lain untuk mengoptimalkan daya saing daerah serta berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi di daerah.
“Gubernur mengapresiasi pelaksanaan dialog publik yang diinisiasi oleh Poliban dan dihadiri para pakar para narsum dan seluruh civitas akademika dalam rangka kemanfaatan pendidikan vokasi bagi peningkatan SDM di Kalsel mudahan dalam dialog publik ini dapat dirumuskan masukan-masukan yang sangat penting untuk dilaksanakan oleh Pemprov Kalsel,” Kata Adi Santoso, Staf Ahli Bidang Pemerintahan Hukum dan Politik Pemprov Kalsel,
Berdasarkan catatan, jumlah lulusan SMA SMK dan perguruan tinggi di indonesia pertahunnya mencapai 3,5 juta orang. Jumlah itu tentu tidak sebanding dengan ketersediaan lapangan kerja, belum ditambah dengan para pencari kerja. Pasca dibuka gubernur kalsel lewat staf ahli, kegiatan ini dilanjutkan dengan Mou antara Poliban dan sejumlah mitra kerja.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
