Pemprov Kalsel Berpacu dengan Serbuan Modal Kabupaten Balangan
Banjarmasin, Duta TV — Dalam rapat bersama Komisi II DPRD Kalimantan Selatan, pihak Bank Kalsel mengungkapkan rencana Pemerintah Kabupaten Balangan untuk kembali menambah suntikan modal sebesar Rp 250 miliar.
Padahal saat ini, Kabupaten Balangan menjadi pemegang saham mayoritas dengan porsi 31 persen atau setara 900 miliar rupiah. Jika tambahan modal tersebut terealisasi, maka upaya Pemprov menambah penyertaan modal secara bertahap masing-masing 200 miliar rupiah pada 2026 dan 2027 berpotensi tidak cukup untuk mengejar dominasi saham.
Komisi II mengusulkan adanya mekanisme pengawasan ketat melalui Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS, dengan memberikan kewenangan kepada komisaris untuk memantau besaran penyertaan modal.
Komisi II juga meminta ada kebijakan untuk membatasi penyertaan modal dari daerah, agar posisi Pemprov tetap bisa menjadi pemegang saham mayoritas dengan target minimal 51%.
“Dibahas bahwa Bank Kalsel kadang kebanjiran modal dari kabupaten Balangan ini ketika didiskusikan sebaiknya itu diatur pleh RUPS saja karena di RUPS itu adalah keputusan tertinggi disana pemegang sahamnya antara lain mungkin kepala daerah,” ujar Ketua Komisi II DPRD Kalsel, Muhammad Yani Helmi.
Di sisi lain, Direksi Bank Kalsel memastikan Pemprov tetap menjalankan strategi penambahan modal melalui APBD secara bertahap.
“Pemprov sudah menganggarkan di APBDnya utk 2026 ini di murni 100 nanti di 2027 nya di 200 tadi melihat apa yang disampaikan oleh Komisi II akan dipertimbangakan katanya dalam jangka panjang” terang Dirut Bank Kalsel, Fachrudin.
Kendati belum menjadi pemegang saham mayoritas, posisi gubernur disebut tetap sebagai pemegang kendali kebijakan tertinggi dalam arah Bank Kalsel.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti
