Pemerintah Siapkan Mitigasi Hadapi Lonjakan Harga Plastik Hingga 80 Persen

Jakarta, DUTA TV — Menteri Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Maman Abdurrahman menyampaikan pemerintah saat ini tengah membahas langkah mitigasi atas kenaikan harga plastik yang dipicu oleh lonjakan biaya bahan baku akibat ketidakpastian pasokan global, termasuk dampak konflik di Timur Tengah.
Ia menegaskan kondisi tersebut telah berdampak pada pelaku UMKM sehingga pemerintah menyiapkan langkah untuk menjaga keberlangsungan usaha kecil dan menengah.
Saat ditemui di Kantor Kementerian UMKM, Jakarta, Senin (6/4/2026) lalu, Maman mengakui sejumlah pelaku UMKM telah menyampaikan keluhan terkait naiknya harga plastik untuk kemasan produk.
“Sudah ada aspirasi yang masuk. Kebutuhan plastik untuk bungkus produk memang naik. Tapi kami akan siapkan mitigasinya,” kata Maman.
Kementerian UMKM akan berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk menentukan langkah yang tepat dalam mengatasi dampak kenaikan bahan baku plastik.
Terkait detail langkah yang akan diambil, Maman menilai masih terlalu dini untuk dijelaskan sebelum pembahasan teknis selesai.
Harga plastik di dalam negeri dilaporkan melonjak 30–80 persen menyusul memanasnya konflik di Timur Tengah yang melibatkan Amerika Serikat (AS)-Israel dan Iran.
Gangguan distribusi nafta, yakni turunan minyak bumi, serta lonjakan harga minyak global disebut sebagai pemicu utama kenaikan tersebut.
Kondisi ini menimbulkan kekhawatiran bagi pelaku UMKM yang bergantung pada plastik sebagai bahan kemasan produk.
Merespons kenaikan harga plastik, Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia (Inaplas) mengupayakan diversifikasi sumber bahan baku, seperti nafta, guna menjaga keberlanjutan produksi di tengah tekanan global.
Sekretaris Jenderal Inaplas Fajar Budiono dalam keterangannya yang telah dikonfirmasi di Jakarta, Senin, mengungkapkan pelaku usaha terus mencermati arah pasar, terutama terkait pasokan bahan baku utama.
Menurut dia, struktur bahan baku sektor ini yang masih bergantung pada impor memperbesar
“Untuk nafta, kebutuhan mencapai 3 juta ton per tahun dan 100 persen impor. Untuk bahan baku plastik seperti PE (polyethylene), PP (polypropylene), PET (polyethylene terephthalate), PS (polystyrene), dan PVC (polyvinyl chloride) serta lainnya sekitar 8 juta ton, dengan 50 persen masih impor,” katanya.
Menurutnya, gangguan distribusi sedikit saja dapat langsung memengaruhi rantai produksi.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, pelaku industri mulai membuka opsi penggunaan bahan baku alternatif.
“Nol persen bea masuk LPG sebagai bahan baku alternatif pasokan gas,” kata Fajar.
Langkah diversifikasi ini dinilai penting untuk menjaga stabilitas pasokan di tengah meningkatnya ketidakpastian global.
Selain itu, ketersediaan energi bahkan disebutnya lebih mendesak dibandingkan relaksasi kebijakan fiskal.(rol)





