Pansus Raperda Lakukan Sinkronisasi Data Untuk Cari Indikator Kemiskinan
Banjarmasin, DUTA TV — Panitia khusus DPRD Kota Banjarmasin, kembali menggelar rapat lanjutan pembahasan Raperda penanggulangan kemiskinan dengan pihak Dinas Sosial dan dinas terkait, di ruang paripurna, belum lama tadi.
Dalam rapat lanjutan ini pansus juga mengundang pihak PT Air Minum Bandarmasih serta PLN Cabang Banjarmasin untuk bisa melakukan sikronisasi data dengan pihak Dinas Sosial dan lainnya.
Sinkronisasi ini dilakukan untuk untuk mendapatkan indikator kemiskinan, yang nantinya akan dituangkan dalam Perda, sebagai aturan dan syarat yang termasuk dalam golongan miskin.
“Jadi ini merevisi Perda sebelumnya, dan kita membwa SKPD yang lain untuk plot kawasan miskin, Jadi kita ingin melakukan penentuan jika payung hukum ini terbit dan kita mengundang pihak PTAM dan PLN dimana diketahui mereka memiliki data pelanggan, Jadi kita ini mengsinkronkan dulu datanya dan nantinya agar kita tau apa indikator-indikator kemiskinan yang bisa kita masukan dan rangkum mengetahui apakah orang ini benar-benar tergolong miskin,” ucap Sukrowardi, Ketua Pansus Raperda Penanggulangan Kemiskinan.
“Kita data terpadu di pusat data statistik dan kita ketahui ada selisih cukup banyak dengan PDAM dan PLN yang dari golongan dan kwhnya ini, memang ini ada perbedaan disitu karena kita data sementara, namun kita akan mendata dengan real, data miskin hampir 78.000 kk, hampir 146.000 orang yang dinyatakan miskin,” ungkap Dolly Syahbana, Kadinsos Kota Banjarmasin
Sementara itu, dalam Raperda penanggulangan kemiskinan ini, pihak pansus dan dinas akan membahas 39 pasal yang mana saat ini sudah sekitar 17 pasal yang di rampungkan.
Reporter : Ade Yanuar
