Layani ABK di Daerah, PLDPI Kalsel Beri Layanan Assessment Daring

Hulu Sungai Selatan, DUTA TVUPT Pusat Layanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi provinsi Kalsel, terus berupaya memperluas layanan mereka hingga ke kabupatenupaten. Upaya itu dengan memberi layanan assessment secara daring, agar anak berkebutuhan khusus di daerah bisa tersentuh.

Hal itu dilontarkan kepala seksi pendidikan transisi UPT PLDBI Kalsel pada moment sosialisasi dan deseminasi informasi dan komunikatif pendidikan yang menyasar para guru pendamping dan orangtua ABK di Hulu Sungai Selatan.

Menurutnya pasca kegiatan nantinya, para guru pendamping dan orangtua ABK, bisa mengirimkan video ABK kepada tenaga intervensi di UPT PLDBI untuk di assessment yang kemudian akan ditindaklanjuti, apakah yang bersangkutan memerlukan layanan intervensi, atau pendidikan transisi dan bahkan keduanya.

Sosialisasi PLDPI di HSS
Sosialisasi PLDPI di HSS

“Kebetulan hari ini jadwal yang kami sampaikan di kabupaten HSS, kami berkominten dengan Disdik kami siap memberikan fasilitas untuk kabupaten HSS, baik fasilitas secara pengetahuan orangtuanya yang akan kami didik gurunya dengan porgram pemprov Kalsel, selama ini kami fokus ke empat kabupaten-kabupaten sisanya tidak tahu dengan program kami, karena kendala ortu konsultasi ke tempat kami waktu apa memang gratis dokter spesialis terapi maupun pendidikan transisi tapi waktu dan biaya, jadi selama ini uld setiap kabupaten/kota ada sementara lewat daring aja, jadi ortu silahkan keadaan anaknya direkam dan dikirim dengan kami, akan kami assesment dan tindak lanjuti,” ujar Syahruddin, kasi pendidikan transisi UPT PLDBI Kalsel.

“Positif bagi kami guru sekolah bisa mengadapi ABK, tapi karena basicnya bukan penanganan ABK mungkin ini kesulitan kita di sekolah, kita gak bisa mengetahui anak ini ABK atau tidak atau normal seperti biasa, itu kendalanya,” tambah Suci Rahmini, guru pendamping SDN Kandangan kota 1

Pembentukan unit layanan disabilitas di setiap satuan pendidikan formal penyelenggara pendidikan inklusi, menjadi salah satu solusi agar para ABK di daerah bisa diintervensi menuju kemandirian,sehingga bisa berbaur dengan anak normal dan mendapat pendidikan yang sama.

Tim Liputan

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *