Banjarmasin, DUTA TV — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan pembekalan Pilkada berintegritas, kepada calon kepala daerah di Kalsel, Rabu pagi (18/11/2020).
Menurut KPK pembekalan itu sangat penting, karena puluhan gubernur dan ratusan bupati serta wali kota hasil pemilu kepala daerah atau Pilkada sejak 2015, terjerat dugaan korupsi, dan hal ini salah satu upaya pencegahan KPK RI .
Sejak Pilkada 2015 hingga juli 2020, sedikitnya KPK telah memproses 21 gubernur dalam dugaan kasus korupsi. Serta 122 bupati dan wakil bupati serta wali kota dan wakil wali kota dari 27 provinsi di Indonesia.
Menurut Nawawi, mahalnya biaya politik di setiap Pilkada, salah satu pemicu kepala daerah terpilih melakukan berbagai modus korupsi, tujuannya untuk mengembalikan biaya yang mereka sudah keluarkan.
“KPK bertugas mencegah terjadi tindak pidana korupsi, kita mencatat sampai Juli 2020, tidak kurang 21 gubernur yang ditangani KPK, 122 bupati wali kota atau wakilnya yang ditangani KPK,” ujar Nawawi Pomolango, Pimpinan KPK RI.
Webinar ini juga dilakukan bersama tiga daerah lainnya yang melaksanakan Pilkada yakni provinsi Bangka Belitung, Sulawesi Selatan dan Daerah Istimewa Yogyakarta .
Reporter : Fadli Rizki
