Jakarta, DUTA TV — Komisi I DPRD Kalimantan Selatan mendatangi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) RI, meminta dukungan untuk memaksimalkan fasilitas upaya penanggulangan bencana di banua.
Kedatangan rombongan juga sebagai upaya menggali materi untuk revisi perda 6 tahun 2017 tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana.
Ketua Komisi I DPRD Kalimantan Selatan Rais Ruhayat mengatakan, dari kunjungan ini pihaknya berharap agar Kalimantan Selatan mendapat prioritas fasilitas penunjang untuk penanggulangan bencana seperti kebakaran hutan maupun banjir. Apalagi, saat ini Kalimantan Selatan tengah menghadapi la nina, yakni peningkatan curah hujan yang signifikan dan diprediksi berlangsung hingga April 2025.
Rais mengatakan, hampir seluruh wilayah di Kalimantan Selatan rawan banjir. Sehingga, diperlukan kolaborasi maksimal antara badan penanggulangan bencana di pusat, dengan beberapa stakeholder terkait tak hanya BPBD di masing-masing daerah.
“Yang kami bahas hari ini adalah masalah perda yang tahun 2017 yang akan kami coba untuk perbaharui. Harapannya dengan kunjungan ini kami bisa bersinergi dengan BNPB agar kedepannya masalah penanggulangan bencana bisa kita atasi dengan baik,”katanya.
“Saya rasa ini bisa meningkatkan kualita supaya penanggulangan bencana di Indonesia. Harapannya tentu saja dengan kunjungan ini bisa menambah kapasitas upaya dan dukungan untuk penanggulangan bencana di Kalimantan Selatan. Tak hanya BPBD tapi seluruh stakeholder yang terkait dengan penanggulangan bencana, meningkatkan upaya penanggulangan bencana khususnya di provinsi kalsel,”ucap Aminudin Hamzah, Deputi Bidang Analis Kebijakan Ahli Muda BNPB RI.
Hasil kunjungan ini akan ditindaklanjuti melalui rapat kerja dengan BPBD Kalimantan Selatan sebagai bentuk kesiapsiagaan menghadapi bencana, khususnya banjir yang diprediksi terjadi di akhir tahun. Komisi I juga mengupayakan untuk peningkatan dan pembaharuan peralatan tanggap bencana.
Tim liputan
