Kecam Tindakan Represif Aparat, BEM se-Kalsel Siap Gelar Aksi Lanjutan
Banjarmasin, Duta TV — Setelah menunggu dalam waktu cukup panjang, mahasiswa akhirnya menduduki ruang paripurna DPRD Kalimantan Selatan (Kalsel) untuk menyampaikan aspirasi mereka terkait penolakan rencana pelaksanaan pemilihan kepala daerah melalui DPRD.
Penyampaian aspirasi berlangsung tertib dan kondusif. Mahasiswa menyampaikan tuntutan agar pilkada tetap dilaksanakan secara langsung oleh rakyat serta meminta wakil rakyat mendengar suara masyarakat.
Meski dialog berlangsung damai, mahasiswa menyatakan akan kembali menggelar aksi unjuk rasa pada pekan depan. Aksi lanjutan dilakukan sebagai bentuk kecaman terhadap tindakan represif aparat kepolisian saat pengamanan aksi sebelumnya.
Mereka pun mendesak Kapolda Kalimantan Selatan untuk mengambil sikap dan melakukan evaluasi atas kejadian tersebut. Selain itu, mahasiswa juga memastikan akan mengerahkan massa dalam jumlah yang lebih besar apabila Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian HK, tidak hadir menemui mereka nantinya.
Mahasiswa menegaskan tidak akan menerima alasan apa pun dan akan kembali dengan jumlah berlipat ganda.
Sementara itu, anggota DPRD Kalimantan Selatan, HM Rosehan NB, menegaskan bahwa tuntutan mahasiswa pada dasarnya adalah menjaga agar suara rakyat tidak dibungkam. Ia menilai meskipun pilkada langsung membutuhkan biaya besar, pelaksanaannya masih dapat diawasi oleh KPU, Bawaslu, dan aparat penegak hukum.
“Tuntutan itu sama, jangan sampai membungkam suara rakyat. Memang biaya pilkada langsung itu mahal, tetapi kalau diawasi KPU, Bawaslu, dan aparat, mudah-mudahan pilkada langsung tetap dilaksanakan,” ungkapnya.
Ia menambahkan perbedaan pandangan ini muncul karena sebagian partai politik menilai pilkada langsung membebani masyarakat, mahal, dan rawan kecurangan, sementara pilkada melalui DPRD dianggap lebih murah.
“Tidak ada jaminan kalau pilkada lewat DPRD tidak ada money politic. Saya yakin lebih banyak lagi. Cuma ini dirasa partai-partai yang tidak sejalan dengan PDI, partai kami, bahwa pilkada langsung itu membebani masyarakat, mahal, dan terjadi kecurangan, dan lewat DPRD menjadi lebih murah,” tambahnya.
Setelah berdiskusi dan menyampaikan aspirasinya, mahasiswa membubarkan diri dengan tertib dan dikawal aparat kepolisian hingga Satpol PP.
Reporter : Evi Dwi Herliyanti – Nina Megasari
