Impor Pick Up India Minta Ditunda, Gimana Nasibnya yang Sudah Datang ?
Jakarta, DUTA TV – PT Agrinas Pangan Nusantara diminta untuk menunda impor kendaraan niaga berupa pick up asal India.
Namun ternyata sudah ada unit yang tiba di Indonesia.
Direktur Utama PT Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota mengatakan akan mengikuti arahan dari pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat.
“Apapun keputusan DPR itu adalah suara rakyat, dan wakil rakyat, saya sebagai direktur BUMN saya akan taat, loyal dan manut apapun keputusan negara, apabila itu memang kepentingan rakyat,” kata Joao saat konferensi pers di Jakarta, Selasa (24/2/2026).
“Tanpa sedikitpun saya ragu-ragu kalau seandainya saya harus nanti digugat atau nanti dipermasalahkan oleh pihak supplier, itu sudah tanggung jawab saya, dan saya ambil tanggung jawab itu,” tambah dia.
Badan Usaha Milk Negara (BUMN) ini mengimpor 105.000 kendaraan niaga senilai Rp 24,66 triliun dari India.
Kontrak tersebut mencakup pengadaan total 105.000 unit kendaraan dari dua produsen otomotif asal India.
Sebanyak 35.000 unit Scorpio Pickup dipasok oleh Mahindra, sementara 70.000 unit lainnya berasal dari Tata Motors, terdiri atas 35.000 unit Yodha Pickup dan 35.000 unit Ultra T.7 Light Truck.
Namun diketahui pickup CBU asal India ini telah masuk Indonesia secara bertahap.
Untuk sementara, unit kendaraan akan disimpan di Kodim, sembari menunggu kesiapan koperasi.
Sampai akhir bulan nanti akan tiba sebanyak 1.000 unit.
Sebelnya Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengimbau Presiden Prabowo Subianto agar membatalkan rencana impor 105 ribu unit kendaraan niaga dari India.
Para pengusaha menilai impor utuh atau completely built up (CBU) mpor mobil dalam bentuk utuh (completely built up/CBU) dinilai dapat mematikan industri otomotif di dalam negeri, tidak menggerakkan ekonomi, dan sama sekali bertentangan dengan program industrialisasi yang sedang didorong pemerintah.
Adapun Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan dirinya sudah berpesan kepada pemerintah agar menunda terlebih dahulu rencana impor 105.000 mobil dari India untuk kebutuhan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Lantas bagaimana dengan unit-unit yang sudah tiba di Indonesia?
Joao mengaku tidak akan menggunakan mobil tersebut jika kebijakannya memang melarang penggunaan unit tersebut.
“Unit yang sudah sampai, tetap kami manut dan taat kepada pemerintah dan DPR, di mana mereka pilihan rakyat, jadi kalau memang disuruh tidak boleh dipakai, kami tidak akan dipakai. Apapun resikonya, itu konsekuensi yang harus diambil,” ujar Joao.(dtk)
