DPR Minta Kemenlu Pastikan Keselamatan WNI di Iran
Jakarta, DUTA TV – Wakil Ketua Komisi I DPR Fraksi Golkar Dave Laksono meminta Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) untuk memastikan keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) di Iran seiring terjadinya demo anti-pemerintah yang menewaskan 544 orang.
“Situasi yang terjadi di Iran tentu menjadi perhatian serius kita semua, khususnya terkait keselamatan dan keamanan warga negara Indonesia (WNI) yang berada di sana,” ujar Dave kepada wartawan, Senin (12/1/2026).
Perlindungan WNI di luar negeri merupakan mandat konstitusional yang harus dijalankan secara optimal oleh pemerintah, dalam hal ini Kemenlu.
Dalam kondisi yang penuh gejolak seperti sekarang, Dave menyerukan agar Kemenlu segera melakukan langkah-langkah antisipatif dan koordinatif.
“KBRI di Teheran perlu aktif melakukan pemantauan situasi secara real-time serta membuka saluran komunikasi darurat bagi seluruh WNI. Inventarisasi jumlah dan lokasi WNI perlu segera dilakukan untuk mengidentifikasi potensi risiko secara cepat,” tutur dia.
Apabila eskalasi semakin meningkat, opsi evakuasi terukur juga harus dipersiapkan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan prosedur diplomatik yang berlaku.
Ia turut menekankan pentingnya sosialisasi mitigasi keamanan kepada WNI, seperti imbauan untuk menghindari titik-titik keramaian, menjaga dokumen perjalanan tetap aman, serta selalu berkoordinasi dengan KBRI.
“Langkah-langkah ini bukan hanya bentuk tanggung jawab negara, tetapi juga wujud nyata kehadiran pemerintah dalam melindungi setiap warga negara Indonesia di manapun mereka berada,” kata politikus Partai Golkar itu.
Diketahui, ribuan warga Iran kembali turun ke jalan di sejumlah kota, termasuk Ibu Kota Teheran, menyuarakan kemarahan terhadap rezim dan menyerukan diakhirinya republik berbasis teokrasi.
Aksi protes yang semula dipicu krisis ekonomi kini berkembang menjadi tuntutan politik yang lebih luas, termasuk sejumlah seruan agar sistem monarki dikembalikan.
Warga dari berbagai kalangan, muda dan tua, kaya, dan miskin, terlibat dalam aksi protes yang semakin membesar sejak akhir Desember 2025.(kom)
