Dosen Se-Kalimantan Selatan ‘Tagih’ Rapelan Tunjangan Kinerja 2020-2024

Banjarmasin, DUTA TV — Dewan Pimpinan Cabang Aliansi Dosen ASN Kemendiktisaintek Seluruh Indonesia atau Adaksi Politeknik Negeri Banjarmasin menggelar rapat kerja cabang yang dirangkai dengan seminar nasional, bertepatan dengan peringatan Hari Dosen Nasional, Selasa pagi (03/02/2026).
Kegiatan ini juga dimanfaatkan untuk konsolidasi perjuangan dosen dalam menuntut keadilan, khususnya terkait rapelan tunjangan kinerja dosen periode 2020–2024 yang hingga saat ini tak kunjung dibayarkan.
Seminar nasional ini menghadirkan narasumber Doktor Fatimah, pelopor dan pejuang tukin dosen. Direktur Poliban Joniriadi menyampaikan harapannya agar perjuangan dosen dapat membuahkan hasil nyata.
Ia menekankan bahwa kesejahteraan dosen harus berjalan seiring dengan peningkatan kinerja. Dalam forum ini, Adaksi Poliban juga mengajak seluruh dosen untuk terus meningkatkan mutu proses belajar-mengajar, produktivitas penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat yang berdampak nyata.
“Semoga apa yang diperjuangkan oleh rekan-rekan dosen ini bisa membuahkan hasil karena memang 2025 kemarin sudah dibayarkan tunki dosen, hanya yang diperjuangkan ini tahun 2020–2024. Semoga ini tidak sekadar mimpi, tapi menjadi sebuah kesejahteraan bagi rekan-rekan dosen semuanya yang harapannya kita tetap memberikan kontribusi dan meningkatkan kinerja karena tugas dosen itu Tri Dharma,” harapnya.
Sementara itu, Ketua Umum DPW Adaksi Kalimantan Selatan menegaskan bahwa tuntutan rapelan tukin bukan tanpa dasar hukum. Pihaknya memastikan akan terus mengawal permasalahan ini, mengingat jumlah dosen se-Kalimantan Selatan yang harus diperjuangkan tunjangan kinerjanya mencapai ribuan orang.
“Terkait dengan hak tunjangan kinerja kita yang memang belum kita dapatkan sejak 2020–2024. Cuma kita menuntut terkait dengan rapelan tunjangan kita yang belum dibayarkan berdasarkan Permendikbud Nomor 20 Tahun 2020 tentang aturan terkait tunjangan kinerja, bahwa di situ tertulis bahwa dosen menjalankan haknya kalau anggota di Kalsel terdiri dari Poliban, ULM, hingga Politala se-Kalsel semua,” ujar Mitra Yadiannur, Ketua Umum DPW Adaksi Kalsel.
Tidak hanya terkait rapelan tukin, Adaksi Kalsel juga menyoroti tunjangan fungsional dosen yang tidak mengalami kenaikan selama 18 tahun. Rapat kerja ini merupakan bagian dari agenda rutin hasil koordinasi DPP dan DPW Adaksi untuk mengangkat isu-isu strategis dosen secara nasional.
Lewat konsolidasi ini, Adaksi Poliban menegaskan sikap bahwa perjuangan rapelan tukin 2020–2024 adalah upaya menegakkan keadilan dan penghargaan terhadap profesionalisme dosen, bukan tuntutan berlebihan.
Diskusi dan paparan dalam seminar diharapkan mampu memperkuat optimisme, solidaritas, dan langkah kolektif Adaksi dalam mengawal pemenuhan hak dosen di seluruh Indonesia.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti





