Dewan Dapat Warning KPK, Pokir Jangan Jadi Ajang Korupsi
Banjarmasin, DUTA TV — Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendapat warning dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dalam rapat koordinasi supervisi pencegahan dan pemberantasan korupsi.
Dewan diminta menghindari hal-hal bertentangan dengan hukum, salah satunya saat merealisasi pokok pikiran atau pokir.
KPK meminta agar realisasi pokir tidak menjadi ajang korupsi. Pasalnya, realisasi pokir menggunakan APBD yang digelontorkan pemerintah, dengan anggaran yang tidak sedikit.
Bukan hanya terhadap pokir, dewan juga diminta berhati-hati saat melaksanakan program yang berkaitan dengan APBD, baik itu sosialisasi peraturan daerah hingga kunjungan kerja.
Sementara itu, selain mewarning dewan untuk menghindari tindak pidana korupsi, dalam rapat koordinasi yang turut dihadiri BPKP, juga dipertanyakan terkait tindak lanjut rekomendasi dari BPK terhadap temuan dalam laporan keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Kalsel tahun anggaran 2024.
Anggota Komisi I DPRD Kalimantan Selatan, Ilham Nor, mengatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan penjelasan terkait sosialisasi pengelolaan anggaran daerah agar tidak keluar dari koridor yang benar.
“Yang jelas KPK menjelaskan terkait dengan bagaimana mensosialisasikan semua koridor yang ada di APBD untuk mencegah proses korupsi. Jadi kita disampaikan tadi bagaimana mencegah korupsi, contohnya dalam pokir misalkan, bagaimana pokir harusnya dilaksanakan, apa-apa yang menjadi hal yang dikhawatirkan kalau disalahgunakan,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa inti dari pertemuan tersebut adalah sebagai peringatan bagi seluruh anggota DPRD agar tidak terjerumus dalam praktik korupsi.
“Intinya KPK ingin memberikan warning kepada kita semua anggota DPRD dan seluruh DPRD se-Kalsel dan stakeholder. Kita sama-sama menjaga agar kita tak lagi terjerumus dalam tindak korupsi,” tambahnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kalimantan Selatan, H. Supian HK, menyampaikan bahwa KPK juga menyoroti pentingnya menindaklanjuti berbagai temuan dari pemeriksaan, termasuk pengembalian kelebihan bayar dan penyelesaian program yang belum selesai.
“Semua kabupaten/kota, terkhusus provinsi, untuk temuan yang harus diperbaiki kan ada jadwal tanggal-tanggalnya. Misalnya ada temuan kelebihan bayar, harus dikembalikan. Ada yang dilanjutkan, harus dilanjutkan. Jadi harus cepat tanggap,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa DPRD mendukung penuh kebijakan KPK dalam penguatan pengawasan anggaran dan sinergi bersama BPKP.
“Misalnya tidak bisa mengembalikan, apa jaminannya pihak terkait kepada pengguna anggaran. Pada intinya DPRD sangat mendukung apa kebijakan KPK untuk menyerap anggaran dan fungsi pengawasan di DPRD sangat mudah karena dukungan BPKP dan KPK turut serta memback up kinerja pemerintahan,” tambahnya.
Dalam rapat koordinasi yang dilaksanakan secara daring ini, KPK juga mengingatkan dewan terkait perencanaan dan penganggaran yang merupakan hal penting untuk memitigasi kerawanan korupsi.
Sejalan dengan pihak eksekutif, Wakil Gubernur Kalsel Hasnuryadi Sulaiman yang turut berhadir dalam rapat koordinasi menyatakan komitmen yang sama guna mewujudkan tata kelola daerah yang bersih, transparan, dan akuntabel.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
