Buntut Demo Besar di Pati, DPR Minta Pemerintah Turun Tangan
Jakarta, DUTA TV — Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Mohamad Toha meminta pemerintah pusat dan provinsi turun tangan buntut aksi besar-besaran masyarakat yang mendesak Bupati Pati, Sudewo mundur.
Menurut Toha, peran pemerintah pusat penting untuk memastikan penyelesaian masalah berjalan cepat, adil, dan tidak menimbulkan perpecahan di tengah masyarakat.
“Ketegangan antara Bupati Pati dan masyarakat tidak boleh dibiarkan berlarut-larut. Saya mendorong agar semua pihak duduk bersama, membuka ruang dialog,” kata dia dalam keterangannya, Rabu (13/8).
Dia mengaku memahami amarah masyarakat. Namun, menyampaikan aspirasi menurutnya terak harus dilakukan dengan tertib dan menjaga keamanan.
“Saya memahami keresahan masyarakat Pati, namun saya mengajak seluruh pihak untuk tidak melakukan aksi yang berpotensi merugikan diri sendiri maupun orang lain. Aspirasi akan lebih kuat jika disampaikan dengan damai dan tertib,” katanya.
Sementara itu, DPRD Kabupaten Pati telah menyepakati pembentukan pansus untuk pemakzulan Bupati Pati Sudewo bersamaan kericuhan yang terjadi dalam aksi demo, Rabu (13/8).
Ketua DPRD Pati, Ali Badrudi, akhirnya mengetok untuk membuat hak angket mengenai usulan pembentukan pansus pemakzulan Bupati Pati, Sudewo.
“Rapat paripurna mengenai tentang kebijakan Bupati Pati. Pengembangan pada saat terbentuk pansus untuk mengusut kebijakan Bupati Pati,” katanya di Rapat Paripurna.
Sebelumnya warga dalam aksinya meminta Sudewo mundur buntut sejumlah kebijakan, terutama soal kenaikan PBB meski rencana itu kini telah dibatalkan.(cnni)
