BPKP: Kepala Daerah Diminta Kendalikan Inflasi di Kalsel
Banjarmasin, DUTA TV – Kepala perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan BPKP Kalimantan Selatan Rudy M Harahap meminta seluruh kepala daerah lebih gigih dalam mengembangkan strategi program pengendalian Inflasi.
Hal itu seiring kenaikannya harga BBM yang akan berdampak kepada dampak sosial dan ekonomi masyarakat.
Pada program pengendalian Inflasi dan dampak sosial pengalihan subsidi bahan bakar Minyak tersedia anggaran sekitar Rp272 miliar. Dana itu telah teridentifikasi oleh perwakilan BPKP Kalimantan Selatan dari anggaran belanja tidak terduga sebesar Rp 134 miliar dan dana transfer umum Rp 138 miliar yang tersebar diseluruh pemerintah daerah di Kalimantan Selatan.
Kepala perwakilan badan pengawasan keuangan dan pembangunan BPKP Kalimantan Selatan Rudy M Harahap mengatakan, strategi dan program pengendalian mendesak harus dilakukan karena satu kabupaten di Kalimantan Selatan masuk sebagai 10 besar dengan Inflasi tertinggi secara Nasional, yaitu Kotabaru.
BPKP Kalsel juga berharap pemerintah daerah untuk memberikan perlindungan sosial kepada masyarakat yang terkena dampak akibat kenaikan harga BBM, seperti Nelayan, Tukang Ojek, hingga para Pelaku Usaha Mikro, kecil dan menengah, serta menjaga ketahanan pangan di daerah.
Reporter : Mawardi
