Banyak Belum Terdata, DPRD Kalsel Soroti Penduduk Non Permanen
Tabalong, Duta TV — Komisi I DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyoroti pentingnya pengelolaan penduduk non permanen saat melakukan kunjungan kerja ke Disdukcapil Kabupaten Tabalong.
Masalah ini dinilai krusial karena berdampak langsung pada akurasi data kependudukan hingga kualitas layanan publik seperti kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur.
Ketua Komisi I menyebut pekerja informal menjadi kelompok paling sulit dijangkau dalam pendataan, termasuk mereka yang belum dilaporkan oleh perusahaan. Jika tidak dikelola dengan baik, keberadaan penduduk non permanen berpotensi menambah beban layanan publik bahkan memicu persoalan sosial di masyarakat.
Dewan mendorong penguatan sistem pendataan terintegrasi serta peningkatan sinergi antara pemerintah daerah, perusahaan, dan masyarakat.
Disdukcapil Tabalong diminta terus melakukan berbagai upaya, mulai dari koordinasi lintas sektor, sosialisasi ke perusahaan, hingga program jemput bola ke lapangan.
“Memang tadi ketika pembahasan ada tantangan-tantangan yang masih agak sulit kita terapkan karena banyaknya pekerja yang informal, yang mungkin di situ kita harus bisa menjemput bola dan bisa berimprovisasi agar menarik warga-warga yang memang belum terdata,” kata Ketua Komisi I DPRD Kalsel H. Rais Ruhayat
Komisi I juga meminta agar pendataan melibatkan Ketua RT sebagai upaya untuk menjangkau warga yang tinggal di kos, kontrakan, hingga asrama pekerja.
Sementara itu, guna mempermudah layanan, Disdukcapil Tabalong turut menyediakan pendataan secara daring melalui aplikasi Pelanduk Online.
Tim Liputan
