Banggar DPRD Kalsel Soroti Mekanisme Pokir
Banjarmasin, Duta TV — Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalimantan Selatan mendalami sistem pengelolaan anggaran kedewanan ke DPRD DKI Jakarta.
Dalam pertemuan ini, Banggar DPRD Kalsel mempelajari secara rinci pola penyusunan anggaran di DPRD DKI Jakarta, mulai dari perencanaan, pembahasan, hingga pengawasan pelaksanaan anggaran.
Salah satu fokus pembahasan adalah mekanisme pokok-pokok pikiran atau pokir dewan. DPRD DKI Jakarta menjelaskan tidak terdapat nomenklatur pokir dalam struktur penganggaran. Seluruh program dan kegiatan yang masuk dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah langsung diselaraskan dengan dokumen perencanaan daerah, khususnya Rencana Kerja Pemerintah Daerah atau RKPD.
Dengan sistem itu, kegiatan yang diakomodasi benar-benar mengacu pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan pemerintah daerah tanpa adanya skema khusus yang terpisah atas nama pokir dewan.
Wakil Ketua DPRD Kalsel, H. Kartoyo, mengatakan, “Alhamdulillah tadi kita komparasi dengan DPRD DKI terkait dengan Badan Anggaran. Ternyata di DKI ini tidak ada yang namanya pokir, tapi cenderung kita itu memperjuangkan sesuai dengan visi misi kepala daerah masing-masing. Jadi itu yang didorong. Jadi anggota dewan ini sebagai duta daripada kepala daerah. Jadi memang itu yang dirumuskan dan pengawasannya itu sangat ketat untuk di DKI. Harapan kita di Kalsel, kita akan melakukan pengawasan yang lebih ketat lagi dengan evaluasi-evaluasi kita hasil kerja kelembagaan.”
Dari hasil komparasi ini, dewan Kalsel ingin sistem pengawasan anggaran bisa lebih ketat dan terstruktur layaknya di DPRD DKI Jakarta. Pengawasan diharapkan dilakukan secara berkala, termasuk terhadap kegiatan anggota dewan yang turun langsung ke lapangan untuk memastikan program berjalan sesuai perencanaan.
Reporter: Tim Liputan
