Badan Usaha Kalsel Komitmen Perangi Korupsi
Banjarmasin, DUTA TV — Memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia atau Hakordia 2025, Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia Kalimantan Selatan mengumpulkan seluruh badan usaha di Kalsel dalam Focus Group Discussion.
FGD ini sebagai upaya penguatan integritas dan pencegahan korupsi di sektor usaha.
Ketua Komite Advokasi Daerah Anti Korupsi Kalsel, Shinta Laksmi Dewi, menegaskan bahwa badan usaha masih menjadi salah satu pihak yang paling sering terlibat dalam tindak pidana korupsi.
Untuk itu, pihaknya bersama Kadin berkomitmen memperkuat edukasi, advokasi serta sosialisasi terkait pembentukan ekosistem bisnis yang bersih dan bebas praktik korupsi.
Shinta menegaskan bahwa korupsi tidak hanya berupa suap atau gratifikasi, tetapi juga penyelewengan kewenangan.
Shinta Laksmi Dewi menjelaskan tantangan utama terkait peran badan usaha dalam tindak pidana korupsi.
“Badan usaha ini selalu menjadi tantangan bahwa pelakunya ini adalah badan usaha,” ungkapnya.
Ia kemudian menyoroti fakta bahwa sebagian besar kasus korupsi melibatkan pelaku dari sektor badan usaha.
“Sebagian besar tindak pidana korupsi itu memang dilakukan oleh teman-teman badan usaha. Untuk itu Kadin Indonesia berpartisipasi dalam edukasi, advokasi juga sosialisasi tentang bagaimana kita membentuk ekosistem bisnis yang bisa mencegah dari perbuatan perilaku korupsi,” jelasnya.
Shinta menegaskan dukungan Kadin Indonesia terhadap iklim usaha yang bersih dari praktik korupsi.
“Tentu saja kami mendukung kegiatan yang berinvestasi tidak perlu korupsi,” tambahnya.
Ia berharap inisiatif seperti FGD ini dapat terus berkelanjutan untuk memperkuat budaya bisnis yang berintegritas di Kalimantan Selatan.
Sementara itu, Staf Ahli Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik Pemprov Kalsel mengajak masyarakat untuk aktif melaporkan layanan publik yang masih belum menjunjung nilai antikorupsi, termasuk dalam perencanaan anggaran dan pelaksanaan proyek pembangunan.
Ia menekankan pentingnya integritas di semua instansi strategis, sesuai komitmen Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel.
Sebagai penjelasan awal, Adi Santoso menyampaikan pentingnya komitmen pimpinan daerah dalam memperkuat integritas layanan publik.
“Di awal kepemimpinan beliau-beliau ulangin bersih di semua sektor pelayanan publik. Kemudian beliau berharap dukungan masyarakat untuk terus memberikan pelaporan, pengaduan terhadap layanan-layanan yang masih belum menjunjung tinggi nilai-nilai antikorupsi di Kalsel,” ungkapnya.
Ia menambahkan bahwa pengawasan juga harus berjalan di sektor perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
“Begitu juga dengan perencanaan-perencanaan anggaran dan pelaksanaan-pelaksanaan proyek pembangunan dan sebagainya. Pak Gubernur juga menekankan semua institusi di pemerintah daerah di Kalsel,” tambahnya.
FGD Hakordia 2025 ini menghadirkan beberapa narasumber dipandu moderator Diana Rosianti. Dalam FGD ini Kadin dan Pemprov Kalsel berharap terbangunnya sinergi kuat antara pemerintah dan dunia usaha dalam mewujudkan Kalimantan Selatan yang bebas korupsi.
Reporter: Evi Dwi Herliyanti
