Jakarta, DUTA TV — Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan berkomitmen memperbanyak koordinasi dengan pihak eksekutif selama masa kerjanya 2024-2029. Hal ini dinyatakan dalam orientasi anggota dewan baru, di mana para wakil rakyat diwajibkan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan program pemerintah.
Narasumber dari Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri menyebutkan bahwa sebagai wakil rakyat, anggota dewan diminta untuk menguatkan pemahaman dan menyamakan persepsi terkait tata tertib, serta hak dan kewajiban dalam mengemban amanah.
Salah satu anggota DPRD Kalsel, Desy Oktavia Sari, mengatakan bahwa hal ini sangat penting karena berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPRD. Menurutnya, pemahaman ini akan memperkuat kapasitas anggota DPRD Provinsi Kalsel sebagai wakil rakyat untuk menjalankan peran legislasi, anggaran, dan pengawasan secara optimal. Langkah awalnya adalah memperbanyak diskusi dan koordinasi dengan pihak eksekutif untuk memastikan kebijakan daerah berjalan efektif sesuai kebutuhan masyarakat.
“Menurut saya, materi-materi yang dibahas hari ini sangat penting untuk kami ke depannya karena membahas tentang fungsi, tugas, wewenang, dan juga hak kewajiban DPRD. Jadi, ini akan memberikan pemahaman kepada kami secara mendalam bagaimana menjalankan peran legislasi secara optimal,” kata Desy Oktavia Sari.
Dalam orientasi ini, para wakil rakyat diajak aktif memperdalam pengetahuannya, sehingga saat mulai melaksanakan tugas, mereka tidak canggung lagi untuk berada di tengah masyarakat, menyerap, dan menyampaikan aspirasi ke pihak terkait.
Tim Liputan
