Tindak Lanjuti Aspirasi Warga Saat Reses, Alpiya Kawal Pemekaran 17 Desa

Banjarmasin, Duta TV — Wakil Ketua DPRD Kalsel H. M. Alpiya Rakhman bersama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kalsel mengawal proses usulan pemekaran desa di Kabupaten Tanah Bumbu hingga ke Kementerian Dalam Negeri. Dorongan ini menyusul saat melaksanakan reses, Alpiya mengaku banyak menerima aspirasi masyarakat yang mempertanyakan kepastian pemekaran desa di wilayah mereka.

Dari 17 usulan desa yang telah masuk ke Kementerian Dalam Negeri, seluruhnya kini tinggal menunggu tahapan survei dan klarifikasi lapangan oleh tim pemerintah pusat. Perhatian khusus juga diberikan Alpiya terhadap tiga desa di Kecamatan Satui yang menjadi bagian dari aspirasi pemekaran, yakni Sungai Danau, Permata Sungai Ujung, dan Berkat Bersama.

Menurutnya, pemekaran desa tidak sekadar menambah wilayah administrasi, tetapi juga memperpendek rentang pelayanan pemerintahan, mempercepat pemerataan pembangunan, serta memudahkan masyarakat memperoleh pelayanan publik. Alpiya berharap tim dari pemerintah pusat segera turun melakukan verifikasi, mengingat proses administrasi seluruh usulan dinilai sudah mendekati tahap akhir.

“Iya, hari ini kami bersama dengan PMD Provinsi Kalimantan Selatan yang mana diwakili oleh Pak Musayani selaku Kasi Penataan Desa. Yang mana kenapa kami berkunjung ke sini, khususnya saya pribadi, karena waktu reses tadi kami mendapatkan aspirasi begitu banyak terkait masalah sejauh mana desa pemekaran yang ada di kabupaten. Hari ini ternyata di Kalimantan Selatan ada 17 usulan pemerintahan desa di Kemendagri ini, yang mana tinggal menunggu waktu kapan turun ke survei ke lapangan. Nah, lebih khusus tadi di kampung kelahiran kami, Kecamatan Satui, ada tiga desa yang kita sampaikan, yaitu Sungai Danau, kemudian Permata Sungai Ujung, dan Berkat Bersama. Yang mana juga syarat… pemerintah sangat cepat dari tim Kemendagri turun ke Kalimantan Selatan, karena dari segi proses ini sudah di ujung, mudah-mudahan nanti di 2027 sudah bisa menjadi desa definitif,” jelas Alpiya.

“Tadi saya mendampingi Pak Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan guna mendorong percepatan proses pemekaran desa di Kalimantan Selatan yang dalam hal ini ada 17 desa di Kabupaten Tanah Bumbu. Dorongan dari DPRD ini sangat kami butuhkan karena dalam proses penataan desa ini, kita sudah masuk ke tahapan pemerintah pusat. Jadi tinggal menunggu survei terklarifikasi lapangan oleh tim penetapan pusat, dengan harapan bahwa nanti ke-17 desa baru di Kabupaten Tanah Bumbu ini mendapat kode desa sehingga menjadi desa definitif. Jadi kami atas nama Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Dinas PMD Provinsi Kalimantan Selatan, sangat berterima kasih atas dukungan dari pimpinan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, khususnya Pak Alpiya Rakhman, yang sangat komitmen mendukung pemekaran desa di Kalimantan Selatan,” terang Husairi, Kasi Penataan Desa Dinas PMD Kalsel.

DPRD Kalsel berharap proses pemekaran segera dituntaskan, sehingga 2027 mendatang masyarakat tidak lagi menunggu, tetapi sudah merasakan manfaat dari terbentuknya pemerintahan desa definitif.

Reporter: Tim Liputan Duta TV

 

RLPPD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun Anggaran 2020

[smartslider3 slider="18"]

Berita Lainnya

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *